AS Peringatkan Perubahan Sikap Rusia Terkait Denuklirisasi Semenanjung Korea

New York: Amerika Serikat (AS) menyampaikan keprihatinannya terkait pengaruh Rusia terhadap Korea Utara, di Dewan Keamanan PBB pada 18 Desember 2024. Ini menyusul indikasi bahwa Rusia semakin dekat untuk menerima program senjata nuklir Korea Utara. 

Langkah ini dianggap berpotensi membalikkan komitmen lama Moskow untuk mendukung denuklirisasi Semenanjung Korea, sementara Rusia dan Korea Utara terus mempererat kerja sama diplomatik dan militer.

“Yang paling mengkhawatirkan, kami menilai bahwa Rusia mungkin segera menerima program senjata nuklir Korea Utara. Hal ini berpotensi membalikkan komitmen Rusia selama puluhan tahun terhadap denuklirisasi,” ujar Thomas-Greenfield, Duta Besar AS untuk PBB, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB.

Menurutnya, langkah ini akan membuat Rusia semakin enggan mengkritik pengembangan senjata nuklir Pyongyang serta menghalangi pengesahan sanksi atau resolusi yang mengecam perilaku provokatif Korea Utara.

Melansir dari The Straits Times, Kamis 19 Desember 2024, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, sebelumnya menyebut bahwa denuklirisasi Korea Utara bukan lagi topik yang relevan. Ia menegaskan bahwa Rusia memahami logika Pyongyang dalam menjadikan senjata nuklir sebagai landasan utama pertahanannya.

Pernyataan Lavrov menuai kritik dari berbagai pihak. Wakil Duta Besar Inggris untuk PBB, James Kariuki, menyebut komentar Lavrov sebagai “tindakan sembrono yang menyimpang dari prinsip perlucutan senjata nuklir yang lengkap, terverifikasi, dan tidak dapat diubah.”

Sementara itu, Duta Besar Korea Selatan untuk PBB, Hwang Joon-kook, memperingatkan bahwa ketegangan dapat meningkat menjelang pelantikan Presiden AS terpilih Donald Trump pada Januari. 

“Korea Utara memiliki sejarah tindakan provokatif selama transisi kepresidenan AS, termasuk peluncuran rudal balistik antarbenua atau bahkan uji coba nuklir,” kata Dubes Hwang.

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, membela kerja sama negaranya dengan Korea Utara sebagai hak kedaulatan Rusia. 

“Kerja sama ini dilakukan sesuai dengan hukum internasional dan tidak ditujukan untuk negara ketiga,” tegasnya.

Sementara itu, Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Kim Song, menggambarkan hubungan erat negaranya dengan Rusia sebagai kontribusi positif terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Namun, ia juga memperingatkan bahwa “perang nuklir di Asia Timur Laut bukan lagi kemungkinan, melainkan hanya soal waktu.”

Korea Utara diketahui telah berada di bawah sanksi Dewan Keamanan PBB sejak 2006, tetapi negara itu terus mengembangkan program nuklir dan rudalnya. Para pengamat memperkirakan bahwa Pyongyang dapat melakukan provokasi besar dalam beberapa bulan mendatang, termasuk uji coba nuklir ketujuh atau peluncuran satelit militer. (Muhammad Reyhansyah)