KLHK Sebut Masifnya Karhutla Disebabkan El Nino Berkepanjangan

Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masif belakangan ini disebabkan kondisi El Nino yang belum usai. El Nino diperkirakan mulai mereda saat memasuki musim penghujan pada November 2023 sampai tahun depan.

"Dalam kondisi saat ini pengaruh el nino masih kuat dan mendekati hujan moderat mulai November 2023 sampai tahun depan," ungkap Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK Laksmi Dhewanthi dalam Media Briefing Update Penanganan Karhutla di Kantor KLHK, Jakarta, Sabtu, 7 Oktober 2023.

KLHK terus mengupayakan untuk mengendalikan karhutla. Satgas terus melakukan koordinasi dan terjun lapangan. Ia mengatakan hal ini menunjukkan upaya evaluasi atau informasi data iklim dan cuaca dan sebaran titik panas yang diterima langsung direspons upaya konkret agar tidak jadi firespot dan bisa ditangani. 

"Ini akan terus dilakukan sampai masuk siaga darurat," ujar dia.

Dia membeberkan saat ini terdapat tujuh provinsi di Indonesia yang ditetapkan darurat karhutla. Ketujuh provinsi itu, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berdasarkan data KLHK, pada tahun ini terdapat 7.300 titik karhutla. Angka tersebut mengalami peningkatan ketimbang tahun lalu yang mencapai 1.139 titik.

"Ada peningkatan. Pengaruhnya karena kekeringan dan El Nino," tuturnya.

Laksmi mengatakan indeks standar pencemaran udara (ISPU) mengalami penurunan pada Sabtu, 7 Oktober 2023. Kecuali di Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah.

Sementara, Direktur Jenderal Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani menyampaikan pihaknya sudah mengirim 220 surat peringatan terkait lokasi yang dikelola atau dimiliki korporasi sejak Januari 2023. Sebanyak 35 lokasi dilakukan penyegelan.

"Di samping penyegelan, ada juga perusahaan yang teridentifikasi terjadi kebakaran berulang termasuk perusahaan asing asal Malaysia dan Singapura," tegas Rasio.

Menurut dia, lokasi dengan jumlah titik panas terbanyak ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Timur. KLHK meyakini kebanyakan karhutla disebabkan oleh manusia. Maka dari itu, diperlukan penindakan hukum terkait hal ini.

"Kita tidak boleh biarkan orang yang memanfaatkan kondisi untuk mendapat keuntungan dari kondisi ini. Setelah kami berikan peringatan dan monitoring, dan akan kami lakukan penyegelan," ujar Rasio.

Terdapat tiga instrumen hukum yang akan diterapkan terkait karhutla, yaitu sanksi administratif, gugatan perdata dan hukum pidana. Ini menjadi komitmen bersama Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam melakukan penegakan hukum terpadu untuk tindakan karhutla. 

"Ini untuk menimbulkan efek jera. Akan dilakukan juga bukan hanya pidana pokok atau penjara 10 tahun dan Rp10 miliar tapi juga akan dikenakan perampasan keuntungan. Karena banyak kegiatan yang dilakukan perusahaan yang tidak menyediakan peralatan pengendalian karhutla ini kan untuk keuntungan mereka," ucap Rasio.

Mengingat banyak lokasi terbakar bukan hanya di lingkungan konsesi tapi juga tidak diketahui kepemilikan siapa, KLHK akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN agar permasalahan ini dapat diselesaikan.

KLHK juga akan memakai tiga undang-undang sebagai pegangan dalam penegakan hukum terkait karhutla. Ketiganya, UU Kehutanan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU Perkebunan.

"Kami akan lebih tegas lagi dibandingkan tahun sebelumnya," tegas Rasio.