Wapres Minta Pemda Optimalkan Sistem Keuangan Syariah

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta pemerintah daerah mengoptimalkan otonomi daerah sebagai peluang untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah. Tentunya, sesuai kondisi lokal.

Hal itu diungkapkan Ma’ruf usai menyerahkan penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2024 kepada pemerintah daerah terbaik yang memenangkan sejumlah kategori ekonomi dan keuangan syariah.

"Pastikan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu tema perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dan menengah," ujar Ma’ruf dalam acara Adinata Syariah 2024 di menara Syariah PIK 2, Tangerang, Banten, Senin, 20 Mei 2024.

Ma’ruf menekankan pemerintah daerah perlu melakukan adopsi model ekonomi dan keuangan syariah yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Ma’ruf juga meminta dukungan dan peran pemimpin daerah diperkuat, mulai di tingkat provinsi hingga desa.
 

Baca juga: Wapres Sebut Penyerapan Potensi Zakat Indonesia Baru 10%

Khususnya, dalam menciptakan regulasi dan kelembagaan yang kondusif. Termasuk, membentuk lembaga keuangan syariah lokal dan mengembangkan infrastruktur pendukung.

"Tingkatkan akses pembiayaan syariah bagi UMKM dan usaha berbasis komunitas masyarakat," ucap Ma’ruf.

Wapres juga meminta pemerintah daerah agar mendorong pengembangan industri halal, tarik investasi dengan promosikan potensi wilayah. Serta, memastikan infrastruktur logistik dan distribusi memadai.

Ma’ruf menyerahkan penghargaan juara umum Anugerah Adinata Syariah 2024 kepada Provinsi Sumatra Barat yang diterima langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah. Anugerah Adinata Syariah merupakan apresiasi bagi pemerintah provinsi yang memiliki inisiatif mengembangkan potensi ekonomi syariah di daerahnya.

Terdapat kategori yang meliputi ekosistem ekonomi syariah, yakni keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial syariah, keuangan mikro syariah, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi pesantren, ekonomi hijau dan berkelanjutan. Kemudian, pengembangan ekonomi syariah di daerah, zona kuliner halal, aman, dan sehat (KHAS), inkubasi usaha syariah, serta pada kategori program inovasi sektor ekonomi syariah.