Peringati Kemerdekaan RI, Megawati Sindir Soal Intimidasi

Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, menyindir soal kedaulatan hukum yang disebutnya kini menjadi alat mengintimidasi. Menurutnya, hal itu bagian dari upaya pembelokan sejarah dengan kekuasaan.

"Topangan kemerdekaan yang diletakan pada kedaulatan rakyat mencoba diganti dengan kedaulatan kekuasaan, hukum digeser maknanya dari keadilan yang hakiki menjadi alat intimidasi," kata Megawati saat membacakan amanatnya dalam Upacara Kemerdekaan di DPP PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Megawati menegaskan hukum tidak boleh dijadikan alat untuk menyerang satu sama lain. Sebab, kata dia, keadilan dan konstitusi di Indonesia harus berjalan lurus.
 

Baca: Megawati Pimpin Upacara 17 Agustus di DPP PDIP

"Konstitusi yang harusnya menjadi landasan pokok bagi pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia untuk dijalankan dengan selurus-lurusnya, ternyata bisa seenaknya dibelokkan arahnya. Produk hukum pun penuh legalitas prosedural tanpa falsafah hukum dan kegunaannya bagi kepentingan rakyat," ucap Megawati.

Dia enggan memerinci contoh intimidasi melalui hukum. Megawati prihatin dengan fenomena tersebut.

"Yang paling memprihatinkan adalah ketika kedaulatan rakyat sebagai pilar utama demokrasi kini diubah wataknya dan banyak yang dengan rasa takut dalam kehidupannya," ujar Megawati.

Dia juga menyebut intimidasi hukum susah dilawan. Sebab, kata Megawati, serangannya dilakukan secara sistematis.

"Sepertinya untuk berbicara kebenaran pun banyak yang sudah tidak sanggup, mulutnya terkunci, mulutnya terdiam," tutur Megawati.