Tiga Kabupaten di Papua Barat Berstatus Endemis Tinggi Malaria

Manokwari: Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Barat mencatat 8.234 kasus positif malaria selama Januari hingga Agustus 2026. Dari tujuh kabupaten di provinsi tersebut, tiga di antaranya masuk kategori endemisitas tinggi.

Kepala Dinkes Papua Barat Alwan Rimosan mengatakan Kabupaten Manokwari mencatat kasus terbanyak, yakni 3.702 kasus dengan angka annual parasite incidence (API) sebesar 11,14 per 1.000 penduduk.

Kabupaten Teluk Wondama berada di urutan berikutnya dengan 2.063 kasus dan API 29,97 per 1.000 penduduk. Sementara itu, Kabupaten Manokwari Selatan mencatat 1.204 kasus dengan API 21,3 per 1.000 penduduk.

“Kami terus berkoordinasi dengan masing-masing kabupaten agar strategi penanganan dan pengendalian lebih tepat sasaran, sehingga jumlah kasus bisa ditekan semaksimal mungkin,” ujarnya di Manokwari, seperti dilansir Antara, Senin, 9 November 2026.

Selain tiga kabupaten tersebut, tiga daerah lainnya masuk kategori endemisitas sedang. Kabupaten Teluk Bintuni mencatat 632 kasus dengan API 3,86 per 1.000 penduduk, disusul Kaimana sebanyak 366 kasus dengan API 4,14 per 1.000 penduduk, serta Fakfak dengan 248 kasus dan API 1,44 per 1.000 penduduk.
 

Adapun Kabupaten Pegunungan Arfak telah berstatus eliminasi malaria. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Papua Barat tetap memperhatikan upaya pengendalian, terutama di wilayah perbatasan dengan provinsi lain.

Pemprov Papua Barat juga telah menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk membahas strategi pencegahan dan pengendalian malaria pada 2027.

“Pegunungan Arfak menjadi daerah di Papua Barat dengan status elminasi. Saat ini pengendalian malaria di wilayah perbatasan antarprovinsi juga menjadi perhatian,” ucap Alwan.

Ia menjelaskan wilayah perbatasan yang menjadi perhatian berada di antara Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, dan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Koordinasi lintas daerah diperlukan agar langkah pencegahan dan intervensi dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

Kedua kabupaten tersebut memiliki keterkaitan wilayah serta mobilitas penduduk, terutama di kawasan Kamundan dan Kalitami. Aktivitas masyarakat di wilayah tersebut turut menjadi pertimbangan dalam pengendalian penyebaran malaria lintas kabupaten dan provinsi.


Ilustrasi. Foto: Medcom.id.

“Nyamuk anopheles tidak pernah memeriksa KTP provinsi. Karena itu, penanganan malaria tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi butuh kerja sama lintas wilayah,” ujarnya.

Alwan juga menyampaikan data kasus malaria nasional sepanjang 2025 mencapai 706.297 kasus. Jumlah tersebut meningkat sekitar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Enam provinsi di Tanah Papua menyumbang sekitar 674.046 kasus.

Enam provinsi tersebut meliputi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan pengendalian malaria di wilayah Tanah Papua untuk mendukung pencapaian target eliminasi malaria nasional pada 2030.

“Artinya, harus ada kolaborasi lintas wilayah di semua provinsi yang ada di Tanah Papua agar target eliminasi malaria tahun 2030 secara nasional bisa berhasil,” ujarnya.