Diplomasi Parlemen dan Kemitraan Indonesia-Australia Perlu Terus Diperkuat

Canberra: Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menekankan pentingnya pentingnya penguatan diplomasi parlemen antara Indonesia dengan Australia. Diplomasi parlemen diyakini bisa menjadi instrumen yang melengkapi diplomasi resmi pemerintah.

Hal ini disampaikan Ibas dalam pertemuan dengan Presiden Senat Australia, Senator the Hon. Sue Lines, di Parliament House, Canberra, Australia. 

"Institusi kita mungkin memiliki struktur dan mekanisme yang berbeda, tetapi kita memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu mewakili rakyat, memperkuat demokrasi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkap Ibas dalam keterangan tertulis, Minggu, 18 Oktober 2026.

Ibas menjelaskan kepentingan nasional Indonesia mencakup perlindungan rakyat dan persatuan nasional, peningkatan kesejahteraan, kemajuan pendidikan, serta kontribusi bagi perdamaian dunia. Hubungan dengan Australia dinilai perlu terus dikembangkan melalui dialog yang konstruktif dan kerja sama yang memberikan manfaat bagi kedua bangsa.

Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menggelar pertemuan dengan Presiden Senat Australia, Senator the Hon. Sue Lines, di Parliament House, Canberra, Australia.  Dok Istimewa.

Lima Prioritas Kerja Sama Indonesia-Australia

Ibas menyampaikan lima prioritas yang dapat menjadi landasan penguatan kerja sama bilateral melalui diplomasi parlemen. Pertama, memperkuat pertukaran parlemen dan kelembagaan demokrasi.

Ibas mendorong peningkatan kunjungan antarlembaga legislatif, dialog antarkomisi, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai praktik demokrasi dan tata kelola kelembagaan.

Kunjungan delegasi Indonesia ke Canberra diharapkan dapat menjadi bagian dari komunikasi berkelanjutan yang membuka peluang bagi kunjungan balasan parlemen Australia ke Indonesia.

Kedua, mendorong kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi. Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI itu menekankan pentingnya mengoptimalkan implementasi Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), yang mulai berlaku pada 5 Juli 2020.

"Kerja sama tersebut diharapkan terus memberikan ruang bagi peningkatan perdagangan dan investasi, penyelarasan regulasi yang relevan, serta terbukanya kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara," ungkap dia.

Ketiga, memperkuat dialog parlemen mengenai kerja sama keamanan bersama. Ibas memandang komunikasi antarlembaga legislatif sebagai bagian penting untuk membangun pemahaman bersama mengenai kepentingan keamanan kedua negara. Termasuk, melalui dialog dan keterlibatan legislatif yang sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi. Pembahasan mengenai Treaty on Common Security juga menjadi salah satu aspek yang perlu dikomunikasikan secara konstruktif, dengan tetap menghormati proses dan mekanisme kelembagaan yang berlaku di masing-masing negara.

Keempat, memperluas kerja sama pendidikan, kebudayaan, dan kesempatan bagi generasi muda. Australia telah menjadi salah satu tujuan pendidikan bagi mahasiswa Indonesia. Ibas menilai hubungan pendidikan perlu terus dikembangkan melalui program beasiswa, pertukaran pelajar, peningkatan kapasitas, serta perluasan jejaring akademik.

Selain itu, pertukaran kebudayaan antara kedua negara perlu diperkuat. Kekayaan seni dan budaya masyarakat adat Australia dapat menjadi ruang pembelajaran bersama dengan keragaman budaya Indonesia, termasuk batik, seni pertunjukan, dan tradisi daerah.

Ibas juga mendorong terciptanya lebih banyak peluang bagi generasi muda Indonesia dan Australia untuk mengembangkan keterampilan, membangun jejaring profesional, serta memanfaatkan kesempatan kerja dan kolaborasi lintas negara.

Kelima, memperdalam dialog konstitusional dan keterwakilan daerah. Ibas menilai pengalaman Australia dalam sistem parlemen dan keterwakilan masyarakat dapat menjadi bahan pertukaran pengetahuan bagi Indonesia. Sebaliknya, pengalaman Indonesia dalam sistem ketatanegaraan, termasuk peran MPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), juga dapat menjadi bagian dari dialog kelembagaan.

"Pertukaran tersebut diharapkan memperkaya pemahaman kedua pihak mengenai representasi daerah, fungsi lembaga perwakilan, dan penguatan demokrasi sesuai dengan konstitusi masing-masing negara," ungkapnya.