Rekonsiliasi, Pimpinan PPP Minta Maaf dan Janji tidak Ada PAW

Jakarta: Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan permintaan maaf, hingga berjanji tidak ada pergantian antarwaktu (PAW) bagi anggota DPRD dari partai tersebut. Hal ini disampaikan setelah dua kubu yang bertarung resmi rekonsiliasi.

“Saya sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat seluruh Indonesia kalau kemudian terganggu dengan adanya atau terjadinya kegaduhan di dalam penyelenggaraan Muktamar. Insyaallah ini akan menjadi evaluasi,” ujar Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin, 6 Oktober 2025.

Mardiono mengatakan PPP akan menjadi organisasi yang kokoh dan kuat ke depannya. PPP bakal menjadi bagian dari perjuangan umat.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Agus Suparmanto menegaskan tidak ada PAW kepada anggota dewan di tingkat daerah dari PPP. Hal ini merupakan hasil kesepakatan dengan Mardiono dalam rekonsiliasi ini.

“Tadi sudah disepakati, tidak akan ada PAW dari DPRD, mukercab (musyawarah kerja cabang), mukerwil (musyawarah kerja wilayah), termasuk hal-hal lain. Nah ini supaya diketahui semua bahwa tadi sudah sepakat dengan Pak Mardiono,” kata Agus.

Sebelumnya, PPP menggelar Muktamar Ke-10 di kawasan Ancol, Jakarta, pada 27 September 2025. Mardiono terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

Setelah itu, Muktamar tetap berlangsung dan memutuskan Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP periode 2025-2030.

Pada 6 Oktober 2025, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerbitkan Surat Keputusan mengenai kepengurusan PPP yang baru. Dalam SK tersebut, Ketua Umum PPP adalah Muhamad Mardiono, Agus Suparmanto selaku Wakil Ketua Umum, Taj Yasin Maimoen sebagai Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum dijabat Imam Fauzan Amir Uskara.