Trump Berencana Ganti Nama Kementerian Pertahanan jadi “Kementerian Perang”

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana menandatangani perintah eksekutif pada hari Jumat untuk mengganti nama Kementerian Pertahanan menjadi ‘Kementerian Perang’.

Hal ini disampaikan seorang pejabat Gedung Putih pada Kamis, sebuah langkah yang akan memberikan cap Trump pada organisasi terbesar pemerintah tersebut.

Perintah tersebut akan mengizinkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Kementerian Pertahanan, dan pejabat di bawahnya untuk menggunakan gelar sekunder seperti "Menteri Perang", "Departemen Perang", dan "Wakil Menteri Perang" dalam korespondensi resmi dan komunikasi publik, menurut lembar fakta Gedung Putih.

Langkah tersebut akan menginstruksikan Hegseth untuk merekomendasikan tindakan legislatif dan eksekutif yang diperlukan agar penggantian nama tersebut permanen.

Sejak menjabat pada Januari, Trump telah berupaya mengganti nama berbagai tempat dan lembaga, termasuk Teluk Meksiko, dan mengembalikan nama asli pangkalan militer yang diubah setelah protes keadilan rasial.

Perubahan nama departemen jarang terjadi dan membutuhkan persetujuan Kongres, tetapi rekan-rekan Republik Trump memegang mayoritas tipis di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan para pemimpin kongres partai tersebut menunjukkan sedikit keinginan untuk menentang inisiatif Trump.

Kementerian Pertahanan AS disebut Kementerian Perang hingga tahun 1949, ketika Kongres menggabungkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara setelah Perang Dunia II. Nama tersebut dipilih sebagian untuk menandakan bahwa di era nuklir, AS berfokus pada pencegahan perang, menurut para sejarawan.

Mengganti nama lagi akan membutuhkan biaya besar dan memerlukan pembaruan tanda dan kop surat yang tidak hanya digunakan oleh pejabat di Pentagon di Washington, D.C., tetapi juga instalasi militer di seluruh dunia.

Upaya mantan Presiden Joe Biden untuk mengganti nama sembilan pangkalan yang menghormati para pemimpin Konfederasi dan Konfederasi direncanakan akan menelan biaya Angkatan Darat sebesar $39 juta. Upaya tersebut dibatalkan oleh Hegseth awal tahun ini.

Tim perampingan pemerintah pemerintahan Trump, yang dikenal sebagai Departemen Efisiensi Pemerintah, telah berupaya melakukan pemangkasan anggaran di Pentagon untuk menghemat anggaran.

"Mengapa tidak mengalokasikan dana ini untuk mendukung keluarga militer atau mempekerjakan diplomat yang membantu mencegah konflik sejak awal?,” kata Senator Demokrat Tammy Duckworth, seorang veteran militer dan anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat, seperti dikutip dari The National, Jumat 5 September 2025.

"Karena Trump lebih suka menggunakan militer kita untuk mencetak poin politik daripada memperkuat keamanan nasional kita dan mendukung prajurit kita yang berani beserta keluarga mereka itulah alasannya," ujar Duckworth.

Para kritikus mengatakan bahwa rencana perubahan nama ini tidak hanya mahal, tetapi juga merupakan gangguan yang tidak perlu bagi Pentagon.

Hegseth mengatakan bahwa perubahan nama "bukan hanya soal kata-kata — ini tentang etos kepahlawanan."

Tahun ini, salah satu sekutu terdekat Trump di Kongres, Ketua Komite Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat AS dari Partai Republik, James Comer, mengajukan RUU yang akan memudahkan presiden untuk mereorganisasi dan mengganti nama lembaga.

"Kami akan melakukannya. Saya yakin Kongres akan menyetujuinya jika kami membutuhkannya. Pertahanan terlalu defensif. Kami ingin bersikap defensif, tetapi kami juga ingin bersikap ofensif jika memang harus," kata Trump bulan lalu.

Trump juga menyebutkan kemungkinan perubahan nama pada bulan Juni, ketika ia menyatakan bahwa nama tersebut awalnya diubah agar "politis." Namun, bagi beberapa orang di pemerintahan Trump, upaya ini sudah ada sejak lama.

Selama masa jabatan pertama Trump, Direktur FBI saat ini, Kash Patel, yang sempat bekerja di Pentagon, memiliki tanda tangan di email-emailnya yang bertuliskan, "Kepala Staf Menteri Pertahanan & Departemen Perang."

"Saya memandangnya sebagai penghormatan terhadap sejarah dan warisan Departemen Pertahanan," kata Patel pada tahun 2021.