Menteri ESDM Jamin UMKM Dapat LPG 3 Kg dengan Harga Terjangkau

Pekanbaru: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan golongan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tetap dapat membeli tabung Liquified Petroleum Gas (LPG/elpiji) 3 kg dengan harga terjangkau.

Bahlil menegaskan, subsidi elpiji yang diberikan pemerintah bertujuan agar harga di masyarakat tidak melebihi harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Kendati begitu, perlakuan UMKM untuk mendapatkan elpiji 3 kg akan berbeda dengan rumah tangga biasa, mengingat punya peran dan skala yang berbeda dari sisi perekonomian.

"Untuk saudara-saudara saya UMKM, tetap kita harus kasih. Jadi nanti kita akan buat juga aturan mainnya. Memang mereka diberikan berbeda dengan konsumsi rumah tangga biasa. Karena pasti mereka mau jual bakso, mau jual mi goreng, mau jual pisang goreng, atau goreng-gorengan. Ini kita harus melakukan berbeda. Saya mendukung UMKM harus diberikan berbeda dengan masyarakat biasa," tegas Bahlil di salah satu pangkalan LPG di Pekanbaru, Riau, Rabu, 5 Februari 2025.

Sebagai langkah pengawasan, Kementerian ESDM berencana membentuk badan khusus untuk mengawasi distribusi dan penyaluran elpiji 3 kg, seperti yang telah dilakukan terhadap subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Kami jujur dari Kementerian ESDM yang diberikan tugas kepada Pertamina Patra Niaga, ini sekarang lagi berkoordinasi. Saya akan membentuk badan khusus untuk melakukan penataan, supaya rakyat benar-benar dapat harganya yang pas, terjangkau, sesuai dengan pemerintah," jelas Bahlil.


Ilustrasi pangkalan gas elpiji 3 kg. Foto: dok MI/Abdus

 

Baca juga: Kebijakan Elpiji Jangan Bikin Rakyat Gigit Jari

 

Harga elpiji sesuai ketentuan pemerintah

Sebagai tindak lanjut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait kembalinya penjualan tabung LPG 3 Kg di pengecer, Bahlil menemukan harga di salah satu pangkalan LPG 3 Kg di Pekanbaru sesuai ketentuan pemerintah.

"Alhamdulillah, hari ini saya di Riau di pangkalan ini bagus sekali. Harganya Rp18 ribu. Rp18 ribu itu rakyat beli langsung. Ini yang pemerintah mau seperti ini. Jadi harga masyarakat itu harus dapat dengan harga di bawah Rp20 ribu," ungkap Bahlil.

Bahlil menjelaskan, kebijakan mengenai pengecer tidak dibatalkan, melainkan ditata ulang dengan menaikkan status pengecer menjadi sub pangkalan. Langkah ini bertujuan agar transaksi dapat dikontrol melalui sistem digital yang telah disiapkan oleh PT Pertamina (persero). "Dengan pengencer naik menjadi subpangkalan, itu sudah akan dimasukkan aplikasinya. Supaya kita tahu dia jual ke siapa, harganya berapa, supaya tidak ada mark-up dan juga dijual ke oplosan. Itu maksudnya," jelas dia.

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan distribusi elpiji 3 kg tetap berjalan dengan baik dan harga jualnya tetap terkendali. "Harganya tetap sesuai dong," kata Bahlil.