Puan Minta Izin Prabowo Tegur Menteri

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani membuka Sidang Tahunan DPR 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini, 15 Agustus 2025. Dalam kesempatan itu, Puan minta izin Presiden Prabowo Subianto, untuk menegur pembantunya.

"Maka apabila terdapat pembantu Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana visi misi Presiden, dengan segala hormat, untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif dan konstitusional," kata Puan dalam pidato Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI 2025 di Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Menurut dia, teguran pada menteri diperlukan untuk mengeksekusi Asta Cita. Sehingga, sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto.

"Menegur tanpa kegaduhan, dalam tiap rapat yang dilaksanakan di DPR," kata Puan.

Puan mengatakan, teguran sangat dibutuhkan, mengingat banyak sekali keluhan masyarakat yang perlu ditindaklanjuti DPR. Yakni, dengan memberi rekomendasi ke pemerintah.

"Kalau tidak diawasi bisa-bisa lupa arah, kalau tidak diingatkan, jadi tidak mawas diri," tegas Puan.

Dalam sidang kali ini, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2026. Dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam Sidang Paripurna DPR pada 24 Juli 2025, yang mencakup Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM).

Beberapa indikator utama dalam ADEM meliputi proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2–5,8%, inflasi 1,5–3,5%, nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun di angka 6,6–7,2%, harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD60–80 per barel, serta target lifting minyak bumi 605–620 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 953–1.017 ribu barel setara minyak per hari.