Pemerintah Dorong Pemenuhan Sertifikat Laik Higienis 8.000 SPPG

Jakarta: Kementerian Koordinator Pangan memprioritaskan percepatan pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi sekitar 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SLHS dinilai merupakan prioritas utama demi menjamin mutu Makan Bergizi Gratis (MBG). 

"Ada 8.000 yang belum punya SLHS, itu yang perlu segera dirumuskan penyelesaiannya," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dikutip dari Antara, Rabu, 29 Juli 2026.

Zulhas menjelaskan bahwa penataan ribuan unit SPPG yang belum memiliki sertifikasi kelayakan tersebut menjadi bagian integral dari pembenahan SPPG yang sudah terdaftar. Adapun jumlah SPPG yang terdaftar mencapai 27 ribu titik.

Di samping pemenuhan SLHS, pemerintah mengklasifikasikan unit pelayanan berdasarkan tingkat kesiapan operasional serta kondisi geografis daerah masing-masing. Klasifikasi tersebut dilakukan untuk menentukan tenggat waktu perbaikan yang dilakukan.

"Untuk titik pelayanan di kawasan Jawa dan Sumatra yang masih dalam tahap perizinan maupun penyelesaian fisik, pemerintah menargetkan penataan rampung dalam waktu dua bulan," ungkap Zulhas.

Ilustrasi SPPG. Foto: Metrotvnews.com.

Ketika ditanya apakah SLHS ini juga bakal diterapkan kepada kantin sekolah yang diusulkan untuk dimanfaatkan dalam program MBG, Zulhas menjawab hal itu dipertimbangkan nanti. Menurut dia, pemerintah bakal fokus terlebih dahulu pada SLHS SPPG.

"Ada 8.000 lebih yang di titik-titik (SPPG) di Jawa Sumatra itu kita perlu waktu dua bulan, ya, caranya seperti apa nanti akan diselesaikan dalam satu bulan dan dua bulan tadi itu ya," ujar Zulhas.