Pemerintah Dinilai Serius Penuhi Hak Ekosob Lewat Program MBG hingga Sekolah Rakyat

Jakarta: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah serius dalam Pemenuhan hak asasi manusia (HAM) melalui bahasa hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). 

"Jika dilihat dari kebijakan yang telah dijalankan mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, layanan kesehatan dan hak atas lingkungan yang sehat serta program lainnnya seperti penertiban kawasan tambang juga perkebunan ketika dilakukan penyitaan yang dananya digunakan untuk kepentingan rakyat, kebijakan-kebijakan tersebut sejalan dengan hak-hak ekosob," kata Direktur Eksekutif Rumah Mediasi Indonesia (RMI) Ifdhal Kasim, dikutip dari siaran pers, Kamis, 11 Desember 2025.

Pemenuhan hak ekosob oleh pemerintah dianggap penting mengingat selama ini yang masih menjadi pembahasan utama hanya soal hak-hak sipil dan politik. Ia pun mengapresiasi langkah dan upaya pemerintah terhadap hal tersebut, namun Ifdhal juga meminta publik untuk mengawal ketat pelaksanaannya.

Sementara, ahli ekosob Muhammad Anshor menyatakan hak ekosob relevan dengan HAM jika menelisik kebijakan pemerintah Presiden Prabowo saat ini. Sebab di dalam Asta Cita, sekitar 80 persen lebih programnya terkait dengan hak ekosob.

"Pengarusutamaan hak ekosob dalam kebijakan negara melalui Musrembang HAM lebih menekankan pada kebijakan yang berbasis HAM dalam perspektif ekosob," terang dia.
 

Baca juga: Perusahaan Didorong Tingkatkan Bisnis Berkelanjutan dan Berperspektif HAM

(Diskusi publik dan media dalam rangka peeringatan Hari HAM Sedunia. Foto: dok RMI)
 

Program-program Asta Cita menekankan hak ekosob

Komisioner Komnas HAM 2012-2017 Roichatul Aswidah menegaskan, jika merujuk pada delapan Asta Cita dan 17 program prioritas Pemerintah Prabowo, didalamnya terdapat hak ekosob.

"Asta Cita dalam perspektif ekosob meliputi  hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas pendidikan, hak atas penghidupan yang layak, hak atas perumahan, hak atas air, hak atas budaya, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang sehat, dan lainnya. Sehingga pembangunan yang sedang berjalan berbasis pada HAM," ucap dia menekankan.

Sosilog dan aktivis HAM Prof. Robertus Robert juga menegaskan, pemerintah saat ini terlihat sangat menjalankan HAM dengan perspektif ekosob. Sebagai contoh penataan lahan sawit, mencegah deforestasi, hingga mencegah konsumsi yang serakah.

"Hal-hal ini adalah bahasa HAM. Tinggal bagaimana penerapan dan pelaksanaannya dikomunikasikan dalam perspektif hak ekosob," tutur dia.