Menkomdigi: Pelindungan di Ruang Digital Prioritas Berdayakan Wanita Masa Kini

Jakarta: Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pelindungan perempuan di ruang digital di masa kini menjadi salah satu hal yang perlu diprioritaskan, agar perempuan dapat berdaya. Menurutnya, tantangan di era digital saat ini tidak lagi hanya membuka akses terhadap perempuan, tetapi harus diiringi pelindungan yang kuat agar perempuan dapat berkarya secara aman dan optimal.

“Kalau dulu kita berjuang membuka akses, hari ini tantangannya adalah memastikan akses tersebut dapat dimanfaatkan dengan aman dan produktif. Ketika akses terbuka lebar, pelindungan terhadap perempuan harus semakin kuat,” kata Meutya Hafid dalam keterangannya dilansir Antara, Rabu, 29 April 2026. 

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital, saat ini konektivitas digital Indonesia menjangkau sekitar 80 persen populasi atau lebih dari 223 juta penduduk. Capaian ini seharusnya membuka peluang besar bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi dan kehidupan publik di ranah digital.

Namun, pemerintah menyadari peluang tersebut harus dibarengi dengan perlindungan yang serius. Meutya menyebut kejahatan digital seperti penipuan keuangan, eksploitasi, dan konten berbahaya menjadi perhatian utama.

Sebagai langkah nyata, salah satu kebijakan yang diimplementasikan pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Kebijakan ini, membatasi akses anak di bawah 16 tahun terhadap platform berisiko tinggi dan terus diperkuat implementasinya sejak 2026.

“Harapan kami, dengan aturan ini tidak hanya anak-anak yang terlindungi, tetapi seluruh ekosistem digital menjadi lebih sehat. Orang tua juga akan lebih tenang saat anak dan keluarganya beraktivitas di dunia digital,” ujar Meutya.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam konferensi pers kelanjutan PP Tunas di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026). (ANTARA/Livia Kristianti)

Membahas pemberdayaan perempuan secara spesifik, Meutya mengungkapkan perempuan dapat berdaya di segala lapisan termasuk di level pengambilan keputusan strategis seperti di lingkungan eksekutif pemerintahan. Menurutnya, perspektif perempuan sangat dibutuhkan agar kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan peka terhadap berbagai ketimpangan.

Kesetaraan antara peran perempuan dan laki-laki tentunya akan membuat sebuah negara lebih kuat menghadapi berbagai tantangan baik yang sifatnya lokal maupun global.

“Perempuan dan laki-laki adalah dua sayap bangsa. Jika keduanya bergerak seimbang, Indonesia akan mampu terbang lebih tinggi dalam menghadapi tantangan global," ungkap Meutya.