Menkop Budi Arie: 18 Kementerian/Lembaga Terlibat Kelola Koperasi

Yogyakarta: Selama puluhan tahun keberadaan koperasi disebut tak dikelola maksimal. Koperasi dianggap bukan sekadar wadah ekonomi, tapi juga gerakan untuk membangun keadilan sosial dan menghapus kemiskinan ekstrem.

"Selama 80 tahun koperasi belum pernah dikelola secara sekomprehensif seperti sekarang. Sekarang, 18 kementerian dan lembaga ikut ambil bagian," kata Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi saat pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Srimulyo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu, 15 Juni 2025. 

Budi Ari mengatakan, koperasi ini dibentuk untuk melawan praktik seperti tengkulak, rentenir, hingga pinjaman online yang menyengsarakan masyarakat. Koperasi desa juga akan menjadi wahana menyempurnakan semangat gotong royong dengan motif ekonomi. 

"Kalau dulu gotong royong hanya sosial, sekarang kita dorong jadi gotong royong ekonomi. Berat? Iya. Tapi dengan kebersamaan, ini bisa kita wujudkan," ucapnya. 

Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, mengatakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendukung pengembangan koperasi desa sebagai pilar ekonomi kerakyatan melalui pengambilan kebijakan. Joko mengatakan koperasi desa memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat dari tingkat bawah. 

"Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan harian, tapi juga meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Kita siap mendukung penuh," ujarnya.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Pemerintah DIY, Tri Saktiyana, menyebut program Koperasi Desa Merah Putih sangat strategis, terutama bagi DIY. Ia menyebut pernah ada koperasi lahir dari DIY hingga berkembang di berbagai daerah. 

"KUD (Koperasi Unit Desa) pertama dulu lahir dari DIY. Kami akan ulangi sejarah sukses itu. Saat ini koperasi merah putih di DIY sudah 94 persen berbadan hukum dan 88 persen sudah masuk sistem nasional. Ini yang tertinggi di Indonesia," kata Budi.