Polda Kalteng Turunkan 300 Personel Amankan Pilkada di Kabupaten Barito Utara

Barito: Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengerahkan sebanyak 300 personel pengamanan untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilkada Serentak 2025 di Kabupaten Barito Utara.

Penempatan pasukan ini merupakan langkah strategis dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat selama tahapan pemilu.
 

Baca: Hasil PSU Pilkada Kabupaten Pesawaran Kembali Digugat ke MK

Rencana pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara tersebut berlangsung pada 6 Agustus 2025 sesuai dengan penetapan KPU RI menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 313/PHPU-Bup-XXIII/2025.

Kapolda Kalteng Irjen Iwan Kurniawan melalui Kabid Humas Kombes Erlan Munaji mengungkapkan personel yang disiagakan terdiri dari 1 SSK Brimob dan 1 SSK Dalmas Samapta.

Selain itu tambahan kekuatan juga datang dari Polres Murung Raya, Barito Selatan, dan Barito Timur yang masing-masing mengirimkan 1 SST dalam skema rayonisasi.

“Ada total 300 personel BKO yang disiapkan untuk mendukung pengamanan di wilayah Polres Barito Utara. Mereka akan bertugas selama seluruh rangkaian tahapan pilkada demi menciptakan situasi yang aman dan tertib,” katanya dalam keterangan pers, Rabu, 4 Juni 2025.

Dia menambahkan sejumlah potensi kerawanan telah dipetakan dan menjadi perhatian khusus. Di antaranya adalah praktik politik uang, penyebaran informasi bohong (hoaks), ujaran kebencian, intimidasi terhadap peserta dan penyelenggara pemilu, perusakan fasilitas, hingga potensi aksi anarki.

"Segala bentuk ancaman ini sudah kami identifikasi sejak dini. Polda Kalteng akan mengedepankan tindakan preventif, namun juga siap melakukan langkah represif jika diperlukan," jelasnya.

Pihak kepolisian juga mengajak masyarakat serta semua elemen yang terlibat dalam proses pilkada untuk menjaga suasana tetap kondusif dan tidak terpancing provokasi.

"Pilkada yang aman dan damai adalah tanggung jawab kita bersama. Kami minta warga aktif melapor jika melihat indikasi pelanggaran hukum agar proses demokrasi berjalan jujur dan adil," ujarnya.