Ilustrasi sekolah rakyat. Dokumentasi/ Media Indonesia
Depok: Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, kesulitan menghadirkan Sekolah Rakyat (SR) lantaran ketiadaan lahan.
Kepala Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Dinas Pendidikan Kota Depok, Bahrudin, mengatakan program sekolah rakyat belum akan didirikan di wilayahnya dalam Waktu dekat.
"Pemkot Depok ingin membangun SR, cuma persoalan kendalanya lahan," kata Bahrudin di Balai Kota Depok, Rabu, 16 Juli 2025.
Bahrudin mengungkapkan pembangunan SR di Kota Depok memerlukan lahan seluas 10 hektare. Selain ketiadaan lahan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Depok juga belum bisa membiayai pembelian lahan.
"Pemkot Depok terkendala soal lahan. Karena lahan yang diminta cukup luas, yakni 10 hektar," jelasnya.
Pemkot Depok sendiri, kata Bahrudin, tidak memiliki lahan seluas itu di satu lokasi. Asset lahan yang dimiliki Pemkot Depok hanya beberapa luas setelah adanya pengalihan asset kantor-kantor dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor ke Kota Depok
Sementara Wali Kota Depok, Supian Suri, bersama Bapeda, Disrumkim, dan Disdik, kata Bahrudin sudah duduk bersama merumuskan program tersebit.
"Pak Wali sangat pendukung program SR tersebut. Karena menjadi bagian mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai amanat Undang-undang. Juga untuk menghapus kesenjangan dan memutus rantai kemiskinan," ungkapnya.
Meski demikian, sambung Bahrudin pihaknya akan berusaha untuk mencari lahan untuk digunakan pembangunan SR tersebut. “Kendala kita itu soal lahan," ungkapnya.