RD Kongo dan M23 Sepakati Kerangka Perdamaian dalam Perundingan di Qatar

Doha: Kelompok pemberontak M23 yang didukung Rwanda dan pemerintah Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) telah menandatangani sebuah kerangka perdamaian untuk wilayah timur negara itu. Upacara penandatanganan digelar di Qatar, yang bersama Amerika Serikat dan Uni Afrika telah berupaya menengahi berakhirnya konflik puluhan tahun di kawasan yang kaya sumber daya tersebut.

Awal tahun ini, M23 merebut kota-kota utama di wilayah timur RD Kongo, termasuk Goma dan Bukavu. Sejumlah upaya sebelumnya untuk mencapai perdamaian telah gagal.

Utusan AS untuk Afrika, Massad Boulos, mengatakan dokumen tersebut mencakup delapan protokol dan sebagian besar masih membutuhkan pembahasan lanjut. Ia juga mengakui bahwa proses pertukaran tahanan dan pemantauan gencatan senjata berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.

RD Kongo menuntut penarikan pasukan Rwanda dari wilayahnya. Kigali mengatakan hal itu dapat dilakukan setelah milisi FDLR yang berbasis di Kongo dibubarkan. Milisi tersebut sebagian besar terdiri dari etnis Hutu yang terkait dengan genosida Rwanda tahun 1994.

Melansir dari BBC, Minggu, 16 November 2025, kerangka perdamaian ini juga membahas akses kemanusiaan, pemulangan warga yang terlantar, dan perlindungan lembaga peradilan, menurut Boulos seperti dikutip AFP.

Dokumen itu dibangun berdasarkan deklarasi prinsip yang ditandatangani kedua pihak di Doha pada Juli, serta kesepakatan di kota yang sama bulan lalu mengenai mekanisme pemantauan gencatan senjata.

Sebelumnya pada Juni, perundingan antara Rwanda dan RD Congo yang dimediasi Washington menghasilkan penandatanganan perjanjian damai yang dipuji Presiden AS Donald Trump sebagai “kemenangan gemilang," tetapi dilanggar oleh pihak-pihak yang bertikai tak lama setelahnya.

Baca juga:  Rwanda dan Kongo Teken Kesepakatan Damai di Washington, Akhiri Konflik Dekade Panjang

M23 merupakan salah satu aktor terbesar dalam konflik tersebut, namun tidak terlibat langsung dalam kesepakatan gencatan senjata yang difasilitasi AS. Kelompok itu sejak awal lebih memfavoritkan mediasi Qatar yang dinilai mampu membahas “akar penyebab” konflik.

Puluhan tahun konflik meningkat pada Januari ketika M23 menguasai sebagian besar wilayah timur RD Congo, termasuk ibu kota regional Goma, Kota Bukavu, serta dua bandara. Sejak saat itu, ribuan orang tewas dan ratusan ribu warga sipil terpaksa mengungsi.

Setelah kehilangan wilayah, pemerintah Kinshasa dilaporkan meminta bantuan AS, bahkan menawarkan akses ke mineral strategis sebagai imbalan jaminan keamanan. Wilayah timur RD Congo kaya akan coltan dan sumber daya lain yang penting bagi industri elektronik global.

Rwanda membantah mendukung M23 meski bukti-bukti kuat menunjukkan hal tersebut, dan menegaskan kehadiran militernya di wilayah itu dilakukan sebagai langkah defensif terhadap ancaman dari kelompok bersenjata seperti FDLR.