Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam KTT ASEAN. Foto: Bernama
Muhammad Reyhansyah • 27 October 2025 17:54
Kuala Lumpur: Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahwa persoalan terkait Laut China Selatan harus diselesaikan secara internal di antara negara-negara ASEAN dan mitra kawasan, tanpa intervensi pihak luar.
Mengutip dari The Star, Senin, 27 Oktober 2025 PM Anwar mengatakan, pembahasan mendalam mengenai Laut China Selatan telah dilakukan, dan seluruh pihak sepakat untuk menyusun code of conduct yang mengatur perilaku di wilayah tersebut.
“Kami ingin persoalan ini diselesaikan dalam kerangka ASEAN dan bersama para mitra di kawasan. Begitu ada kesan bahwa penyelesaiannya dipaksakan atau didikte oleh kekuatan luar, maka situasinya menjadi lebih rumit dan tegang,” ujar PM Anwar dalam sambutannya pada KTT Asia Timur di Kuala Lumpur, Senin, 28 Oktober 2025.
Ia juga menekankan pentingnya semua pihak terlibat dalam negosiasi dengan berlandaskan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS) dan Deklarasi Perilaku di Laut China Selatan sebagai acuan utama dalam menjaga stabilitas kawasan.
Secara terpisah, PM Anwar menyambut rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza. Ia menilai upaya tersebut sebagai langkah awal yang penting menuju perdamaian yang inklusif dan solusi politik yang adil serta berkelanjutan bagi rakyat Palestina.
“Ini adalah awal yang penting dan krusial untuk menghentikan kegilaan, genosida, dan kekejaman yang terjadi,” ucap PM Anwar.
Sebelumnya, Trump telah memaparkan rencana perdamaian berisi 20 poin untuk menghentikan pertempuran di Gaza, termasuk kerangka kerja jangka panjang guna menciptakan perdamaian serta program deradikalisasi di wilayah tersebut.
Rencana itu juga membuka peluang bagi pembentukan negara Palestina sebagai bagian dari solusi permanen. Namun, sejumlah pengamat politik internasional menilai proposal tersebut sekadar upaya meredam meningkatnya solidaritas global terhadap penderitaan warga Gaza akibat tindakan brutal rezim Zionis.