Billy Mambrasar: Produksi Gas Alam Harus Jadi Prioritas Demi Ketahanan Pangan

Bontang: Duta Energi Pertamina, Billy Mambrasar, mengingatkan potensi krisis pupuk di Indonesia akibat stagnasi produksi gas alam. Menurutnya, ketahanan pangan nasional bisa terancam jika pasokan pupuk tidak mencukupi kebutuhan pertanian. Hal itu disampaikannya dalam Program Sekolah Energi Berdikari bersama Pertamina di SMPN 5 Bontang, Kalimantan Timur, Kamis , 30 Januari 2025.

Billy menyebut kebutuhan pupuk nasional mencapai sekitar 24 juta ton per tahun. Namun, produksi dalam negeri pada 2023 hanya sekitar 14 juta ton, menyebabkan defisit yang harus ditutup dengan impor. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia mengimpor 5,37 juta ton pupuk pada tahun tersebut.

“Krisis pupuk bisa berdampak pada program utama Presiden Prabowo Subianto, seperti food estate dan Makan Bergizi Gratis (MBG), yang membutuhkan peningkatan produksi pertanian,” ujar Billy yang juga Sekretaris Jenderal Youth Energy & Environment Council (YeC).

Ia menekankan gas alam merupakan bahan baku utama industri pupuk, dengan Kota Bontang sebagai salah satu penghasil utama gas alam cair nasional, menyumbang sekitar 31?ri total produksi nasional. Saat ini, sekitar 12,39?ri produksi gas domestik dialokasikan untuk industri pupuk, sementara sebagian besar masih digunakan untuk kebutuhan energi.

Menurut Billy tanpa strategi peningkatan produksi gas alam, Indonesia berpotensi mengalami krisis pupuk. Pada 2024, defisit pupuk bersubsidi diperkirakan mencapai 3,4 juta ton, meski anggaran subsidi pupuk dalam APBN telah mencapai Rp40,68 triliun untuk 7,3 juta ton dari kebutuhan total 10,7 juta ton.

“Pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan untuk mendorong eksplorasi gas alam, termasuk insentif bagi industri migas agar produksi meningkat,” ujar Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi).

Ia juga mendorong Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk membuka akses informasi potensi migas kepada investor, guna menarik investasi pengembangan lapangan gas di dalam negeri. Menurutnya, prioritas utama seharusnya meningkatkan produksi gas domestik sebelum mempertimbangkan impor, agar beban subsidi pupuk dalam APBN dapat dikurangi.