Wakil PM Thailand Gantikan Sementara Paetongtarn Shinawatra

Bangkok: Mahkamah Konstitusi Thailand pada  Selasa 1 Juli menjatuhkan skors terhadap Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari tugasnya. Skorsing dilakukan sambil menunggu kasus yang menuntut pemecatannya, menambah tekanan yang meningkat pada pemerintah yang tengah dikritik dari berbagai sisi.

Pengadilan menangani petisi dari 36 senator yang menuduh Paetongtarn tidak jujur dan melanggar standar etika yang melanggar konstitusi atas kebocoran percakapan telepon yang sensitif secara politik dengan mantan pemimpin berpengaruh Kamboja Hun Sen.

"Pengadilan telah mempertimbangkan petisi tersebut dan dengan suara bulat menerima kasus tersebut untuk dipertimbangkan," kata pemgadilan dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Channel News Asia, Selasa 1 Juli 2025.

Wakil Perdana Menteri Suriya Juangroongruangkit akan mengambil alih dalam kapasitas sementara sementara pengadilan memutuskan kasus terhadap Paetongtarn, yang memiliki waktu 15 hari untuk menanggapi dan akan tetap berada di kabinet sebagai menteri kebudayaan baru setelah perombakan.

"Pekerjaan pemerintah tidak berhenti, tidak ada masalah," kata Menteri Pariwisata dan Sekretaris Jenderal Partai Pheu Thai Sorawong Thienthong. 

"Suriya akan menjadi perdana menteri sementara," ujar Thienthong.

Paetongtarn mengatakan pada hari Selasa bahwa dia menerima keputusan pengadilan untuk menskorsnya.

"Saya selalu berniat untuk melakukan yang terbaik bagi negara saya. Saya ingin meminta maaf kepada orang-orang Thailand yang merasa frustrasi dengan hal ini," ucap PM Paetongtarn.

"Saya akan terus bekerja untuk negara sebagai warga negara Thailand," imbuh Paetongtarn.

Panggilan telepon yang bocor dengan politisi veteran Kamboja tersebut memicu kemarahan dalam negeri dan telah membuat koalisi Paetongtarn memiliki mayoritas yang sangat tipis, dengan partai utama meninggalkan aliansi dan diperkirakan akan segera mengajukan mosi tidak percaya di parlemen, karena kelompok-kelompok protes menuntut perdana menteri tersebut mengundurkan diri.

Selama panggilan telepon pada 15 Juni yang dimaksudkan untuk meredakan ketegangan perbatasan yang meningkat dengan Kamboja, Paetongtarn, 38 tahun, bersujud di hadapan Hun Sen dan mengkritik seorang komandan tentara Thailand, garis merah di negara tempat militer memiliki pengaruh yang signifikan. Dia telah meminta maaf dan mengatakan bahwa pernyataannya adalah taktik negosiasi.

Krisis keluarga

Perjuangan Paetongtarn setelah hanya 10 bulan berkuasa menggarisbawahi menurunnya kekuatan Partai Pheu Thai, raksasa populis dari dinasti miliarder Shinawatra yang telah mendominasi pemilihan umum Thailand sejak 2001, mengalami kudeta militer dan putusan pengadilan yang telah menggulingkan banyak pemerintahan dan perdana menteri.

Ini merupakan ujian berat bagi pemula politik Paetongtarn, yang naik ke tampuk kekuasaan sebagai perdana menteri termuda Thailand dan pengganti Srettha Thavisin, yang diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi karena melanggar etika dengan mengangkat seorang menteri yang pernah dipenjara.

Pemerintahan Paetongtarn juga tengah berjuang untuk memulihkan ekonomi yang sedang lesu dan popularitasnya telah menurun tajam, dengan jajak pendapat pada 19-25 Juni yang dirilis pada akhir pekan menunjukkan peringkat persetujuannya turun menjadi 9,2 persen dari 30,9 persen pada bulan Maret. 

Paetongtarn tidak sendirian dalam kesulitannya, dengan ayahnya yang berpengaruh, Thaksin Shinawatra, kekuatan pendorong di balik pemerintahannya, menghadapi rintangan hukumnya sendiri di dua pengadilan yang berbeda bulan ini.