Staf HRD UD Seal Sentosa Dilaporkan Atas Dugaan Penggelapan Ijazah Karyawan

Surabaya: Mantan karyawan tak hanya melaporkan pemilik perusahaan CV Sentosa Seal, Jan Hwa Diana. Terbaru, seorang mantan karyawan berinisial DSP melaporkan staf HRD berinisial VA ke Polda Jawa Timur.

"Yang bersangkutan diduga menggelapkan ijazah mantan karyawan, termasuk ijazah milik DSP sebagai pelapor," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jatim, Kombes Farman, Selasa, 22 April 2025.

Farman mengatakan DSP merupakan karyawan UD Seal Sentosa pada periode 2019-2020. Saat itu, perusahaan menahan ijazah SMA milik DSP sebagai jaminan kerja. Namun hingga saat ini, ijazah tersebut tak kunjung dikembalikan.

"Jadi, yang bersangkutan DSP ini masih belum menerima kembali ijazah SMA-nya hingga hari ini," katanya.

Saat ini, lanjut Farman, penyidik masih dalam tahap meminta keterangan dari pelapor. Selanjutnya, pihak-pihak terlapor akan dipanggil untuk proses klarifikasi, termasuk pemilik Seontoso Seal.

"Untuk sementara masih pelapor saja yang kami periksa untuk dimintai keterangan dalam proses penyelidikan," ujarnya.
 

Baca: Ditemui Khofifah, Pemilik Sentoso Seal Ngotot Tak Tahan Ijazah Eks Karyawan

Laporan DSP menambah panjang daftar eks karyawan Sentoso Seal yang mengadu soal penahanan ijazah. Sebelumnya, sebanyak 31 eks karyawan juga melapor ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Laporan tersebut bahkan dikawal langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

Tak hanya itu, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur juga turun tangan dengan mengundang para mantan karyawan yang mengalami hal serupa. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyebut langkah ini dilakukan untuk membantu penerbitan ulang ijazah yang ditahan oleh pihak perusahaan.

Kasus ini mencuat ke publik usai video sidak Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, di gudang Sentoso Seal di kawasan Margomulyo viral di media sosial. Dalam video itu, Armuji sempat beradu argumen melalui sambungan telepon dengan pengelola CV Sentoso Seal, Jan Hwa Diana.

Diana sendiri sempat melaporkan Armuji ke Polda Jatim, namun laporan itu dicabut setelah dilakukan mediasi. Meski demikian, polemik penahanan ijazah terus berlanjut. Pemerintah Kota Surabaya bahkan mendirikan posko pengaduan khusus, yang kemudian menghimpun laporan dari 31 mantan karyawan.

Dalam berbagai kesempatan, termasuk saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan DPRD Surabaya dan saat disidak oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Diana tetap bersikeras membantah adanya penahanan ijazah.