Maksimalkan Penghematan, Efisiensi Anggaran Diminta Merata

Jakarta: Kebijakan efisiensi anggaran diminta merata. Sehingga, upaya menghemat anggaran bisa dilakukan maksimal.

Hal itu disampaikan peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli. Menurut dia, kebijakan itu harus diterapkan kepada semua instansi. 

"Jangan sampai ada yang dianakemaskan," kata Lili kepada Media Indonesia, Selasa, 11 Februari 2025.

Lili meminta agar kebijakan efisiensi didalami lagi. Hal itu harus dilakukan untuk menghindari mesin birokrasi menjadi mandek.
 

Baca juga: Presiden Prabowo Mesti Tumpas 'Raja Kecil'

"Jika ini terjadi, bisa berpotensi munculnya krisis birokrasi sehingga kementerian tidak bisa melaksanakan atau menjalankan program-programnya," ungkap dia.

Pemerintahan Presiden Prabowo tengah melakukan efisiensi anggaran 2025. Langkah tersebut termaktub dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tertanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sebanyak 17 dari 152 kementerian lembaga termasuk DPR, tercatat lolos pemangkasan anggaran untuk efisiensi belanja negara yang sedang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.