Pemerintah Didorong Memperkuat Jaring Kepedulian Sosial

Jakarta: Pemerintah diingatkan soal pentingnya jaring kepedulian sosial. Hal itu sebagai bentuk mencegah gerakan politik yang merugikan masyarakat.

"Untuk mencegah terjadinya kejutan gerakan yang disebut political blitzer, serangan kilat politik, seperti yang terjadi pada tanggal 25-31 Agustus 2025," kata Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 September 2025.

Menurut dia, perlu jaring peduli sosial yang dapat dipelajari dari peristiwa Arab Spring. Kini, muncul apa yang disebutnya sebagai Asian Blitzer, seperti di Nepal

Haris melihat fenomena ini berbeda dengan gerakan sosial. Sebab, tak membutuhkan tradisi kepemimpinan organisasi. Bahkan tujuan yang diusung cenderung samar, namun targetnya jelas.

Dia mengatakan jaring sosial dapat diperkuat supaya tak ada celah munculnya gerakan itu. Termasuk, menyiapkan respons cepat dalam menyikapi fenomena serupa.
 

Baca: Gerakan Warga Peduli Warga Inisiatif Membangun Jaring Solidaritas Sosial

Menurut Haris, hal itu diperlukan untuk memitigasi munculnya peristiwa terkait. "Di pihak kementerian dan lembaga pemerintah diharapkan untuk secepatnya mengaktivasi jaring perlindungan sosial,” ujarnya.

Di sisi lain, dia mengingatkan pentingnya sinergi multipihak. Termasuk, dari BUMN, swasta dan individu warga negara, sehingga dapat bergotong royong mengaktivasi jaring peduli sosial.

"Namun tidak menjadi sasaran dari program jaring perlindungan sosial dari pemerintah,” tegasnya.

Arah kebijakan Presiden Prabowo, kata Haris, sudah berada di jalur yang benar, terutama dalam menjawab persoalan mendasar rakyat. Presiden Prabowo dinilai memimpin secara programatik dan melampaui tuntutan gerakan sosial.