Kejati Lampung Target Panen 28 Ribu Ton Gabah Melalui Petani Mitra

Lampung: Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung melakukan pendampinhan terhadap 7.563 petani padi Desa Telogotejo, Lampung Timur, untuk mewujudkan ketahanan pangan sesuai Asta Cita Presiden Prabowo. Hasil panen raya diarget mencapai 28 ribu ton gabah.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Danang Suryo Wibowo, mengatakan pendampingan dilakukan untuk memastikan proses bisnis petani sejak penyiapan lahan hingga penyerapan gabah berjalan baik sesuai prosedur.

"Program Petani Mitra Adhyaksa adalah kejaksaan memberikan pendampingan-pendampingan, baik pendampingan hukum, permodalan, mendapatkan pupuk, alat tani, sampai pencegahan gagal panen dan berbagai hal lainnya," kata Danang saat menghadiri langsung panen raya di Desa Telogorejo, Batanghari, Lampung Timur, Kamis, 7 Agustus 2025.
 

Baca: Gubernur Jateng Minta Lahan Produktif Tetap Dipertahankan

Pendampingan tersebut dilakukan Kajati melalui program Mitra Petani Adhyaksa di Desa Telogorejo, Lampung Timur.

Dengan pendampingan tersebut, ribuan petani yang terbagi menjadi 15 gabungan kelompok tani mampu mengolah 4.100 hektare sawah dengan perkiraan hasil mencapai 28 ribu ton gabah. 

Danang menjelaskan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Lampung Timur siap bersinergi sepenuhnya dengan Forkompinda dan stakeholder lainnya guna mendukung ketahanan pangan terwujud di Lampung Timur sesuai Asta Cita Presiden Prabowo dan arahan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Lampung salah satu unggulannya di sektor pertanian dan merupakan salah satu lumbung padi di Indonesia. Untuk itu kejaksaan turut hadir, tidak hanya menyaksikan tapi turun langsung untuk memastikan semua proses bisnis, dari mulai sampai hilir, dari penyiapan lahan sampai nanti penyerapan gabahnya tetap berjalan dengan baik sesuai ketentuan berlaku," jelas Danang didampingi Kajari Lampung Timur, Yovrizal. 

Dirinya meyakini melalui program ini petani tidak akan terkena rentenir, tengkulak, dan tidak mengalami permainan harga. "Kita akan ikuti satu demi satu proses tersebut. Distribusi pupuk kita juga cermati jangan sampai ada penyelewengan, benih, alat mesin tadi dan lain sebagainya. Kita akan ikut terus mengawasi bersama-sama dengan pemerintah daerah," ungkap Danang.

Danang membeberkan Asta Karya 8 Program Kerja Petani Mitra Adhyaksa. Poin pertama yaitu pendampingan dan edukasi hukum, perolehan dan sertifikasi lahan sawah, serta perlindungan petani dari jerat rentenir. Poin kedua, pendampingan akses permodalan melalui KUR bank pemerintah atau pinjaman pada koperasi merah putih. 

Selanjutnya, Kejati Lampung dan Kejari Lampung Timur melakukan pendampingan pencegahan pungli dan pengatiran proyek swakelola ataupun pemerintah terkait infrastruktur pertanian termasuk optimalisasi pengairan/irigasi.

Poin kelima, pendampingan ketersediaan dan bantuan alat mesin pertanian. Berikutnya, pendampingan ketesediaan pupuk subsidi bagi para petani. Ketujuh, pendampingan pencegahan gagal panen, ketersediaan pestisida dan penbasmi hama. Terakhir, pendampingan penyerapan gabah.

Perihal kelangkaan pupuk yang kerap terjadi jelang musim tanam, Danang Suryo menambahkan hal itu akan teratasi dengan baik. Sebab, lanjut dia, proses pengadaan pupuk memiliki SOP dan business process yang berlaku. Ketersediaan pupuk harus dipastikan dari hulunya, dalam hal ini PT Pupuk Indonesia selaku produsen.

"Untuk itu kita  harus memastikan bahwa semua rangkaian-rangkaian itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuannya, jumlahnya, waktunya dan lainnya. Kalau ada hambatan, di mana hambatannya? Kita terjun langsung. Adakah penyelewengan, ada rekayasa dan lain sebagainya," ujar Danang.

Sementara Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, meyakini peran serta kejaksaan tinggi lampung dan para jaksa jajarannya dapat menjadikan kabupaten Lampung Timur sebagai garda terdepan mendukung ketahanan pangan indonesia. 

"Atas nama pemerintah daerah, kami ikut senang dan bangga karena Pemda tak bisa menyelesaikan sendirian (ketahanan pangan), perlu kolaborasi," ujar Ela.