Badak Jawa di Taman Nasional Ujun Kulon, Banten. Foto: Antara.
Pemerintah Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan
Anggi Tondi Martaon • 17 November 2026 23:29
Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak termasuk wilayah pertambangan. Hal itu mengacu dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan,” ujar juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dikutip dari Antara, Selasa, 17 November 2026.
Hingga saat ini, tidak ada satu izin tambang apa pun yang dikeluarkan. Baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon.
Anggia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten pada 2013. Usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Pemprov Banten kemudian kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015. Sehingga sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam WUP.
Usulan itu tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Lalu ditetapkan kembali dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 mengulang penetapan tersebut dan memperbaiki sebagian ketentuannya. Perbaikan sesuai usulan Pemprov Banten.
Berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Meski demikian, Anggia menekankan bahwa penetapan WUP berbeda dengan izin menambang.
"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," Sebut Anggia.
.jpg)
Ilustrasi Badak Jawa. Foto: Dok. WWF Indonesia.
Anggia menegaskan, setiap proses penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Proses tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," ujar Anggia.
Kementerian ESDM berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.