Advokat sekaligus aktivis HAM Haris Azhar dan pengamat intelijen Wawan Purwanto. Foto: Tangkapan layar Metro TV.
Pengadaan Alat Sadap Diduga Didanai dari Patungan Pengusaha
Husen Miftahudin • 19 November 2026 07:56
Jakarta: Pengamat intelijen Wawan Purwanto meminta penyidik menelusuri sumber pendanaan pengadaan perangkat penyadapan yang nilainya ditaksir mencapai triliunan rupiah. Penelusuran diperlukan untuk memastikan apakah perangkat tersebut dibeli menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau berasal dari sumber pendanaan di luar anggaran negara.
Menurut Wawan, pengadaan perangkat menggunakan APBN seharusnya tercatat dalam administrasi negara dan menjadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penggunaan aset tersebut juga harus mengikuti ketentuan dan mekanisme pengawasan yang berlaku.
Ia menambahkan, perangkat milik negara terikat standar operasional prosedur (SOP), mulai dari pengadaan hingga penggunaannya. Karena itu, dugaan pemindahan peralatan ke lokasi di luar peruntukan perlu ditelusuri untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.
"Jika misalnya ada pelanggaran atau abuse of power, itu pidana," tegas Wawan dalam program Cover Both Sides Metro TV bertajuk "Dugaan Makar Naik Status Penyidikan di Balik Penyadapan Presiden", dikutip Kamis, 19 November 2026.
Wawan juga meminta penyidik menelusuri sumber pendanaan dari pihak swasta atau pengusaha, termasuk tujuan pemberian dana dan pertanggungjawaban penggunaannya. Menurutnya, bantuan dari pihak luar tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan adanya konsekuensi hukum.
(Ilustrasi makar. Foto: dok MI)
Perangkat penyadapan bukan sekadar sumbangan biasa
Senada dengan Wawan, advokat sekaligus aktivis hak asasi manusia (HAM) Haris Azhar menduga perangkat penyadapan tersebut tidak tercatat dalam administrasi BPK. Ia juga menduga pengadaan perangkat dilakukan melalui patungan sejumlah pihak yang memiliki kepentingan politik dan bisnis, bukan sekadar sumbangan biasa.
Haris turut menyoroti dugaan hubungan antara oknum pejabat tinggi Bareskrim pada periode kepemimpinan sebelumnya dengan kelompok usaha tertentu. Ia menilai dugaan hubungan tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui kemungkinan adanya upaya melindungi kepentingan bisnis atau menyingkirkan pihak-pihak yang kritis.
"Jadi kalau misalnya satu alat itu harganya Rp1 triliun, buat pebisnis-pebisnis besar itu ini mah enggak mahal," kata Haris.