Hamas Tuduh BoP Abaikan Pembatasan Bantuan Israel dalam Krisis Banjir Gaza

Gaza: Kelompok Hamas menuduh Board of Peace (BoP) memberikan gambaran tak utuh mengenai krisis banjir di Jalur Gaza karena dinilai mengabaikan peran Israel dalam menghambat pelaksanaan rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat (AS).

Dalam pernyataannya, Senin, 9 November 2026, Hamas menolak tudingan bahwa kelompok tersebut dan faksi-faksi Palestina lainnya menjadi penyebab keterlambatan pelaksanaan peta jalan perdamaian. Hamas menyatakan telah menerima rencana tersebut bersama faksi Palestina lainnya.

Sebelumnya, BoP mengkritik keterlambatan Israel dalam mengizinkan masuknya pasokan penting ke Gaza. Dewan tersebut menilai pembatasan itu memperburuk krisis kemanusiaan.

BoP juga mendesak Hamas memenuhi komitmennya, termasuk melucuti senjata dan menyerahkan kewenangan pemerintahan.

Hamas mengakui bahwa dewan tersebut telah mengkritik tindakan Israel. Namun, kelompok itu menilai pernyataan BoP belum menjelaskan tanggung jawab Israel secara lebih luas dalam menghambat pelaksanaan rencana Presiden AS Donald Trump.

Hamas merujuk pernyataan mediator Mesir, Qatar, dan Turki pada 3 Agustus yang memperingatkan bahwa pelanggaran Israel telah menghambat pelaksanaan tahap kedua rencana perdamaian.

Kelompok tersebut juga menilai penggunaan bantuan kemanusiaan sebagai alat tawar-menawar politik melanggar kewajiban kemanusiaan dan hukum. Hamas menyebut pasokan perlengkapan tempat tinggal masih tertahan di luar Gaza ketika warga pengungsi menghadapi banjir dan suhu dingin.

"Anak-anak yang meninggal tertimbun pasir dan di tengah genangan air hujan bukanlah pihak dalam perundingan," kata Hamas, dikutip dari Anadolu, Selasa, 10 November 2026.

Kelompok tersebut menegaskan warga sipil tidak boleh dijadikan sandera bagi kepentingan Israel.

Hamas Desak Pembukaan Akses Bantuan

Hamas mendesak BoP menjelaskan kegagalannya dalam menangani bencana kemanusiaan serta memastikan Israel memenuhi komitmen pada tahap pertama kesepakatan.

Kelompok itu meminta seluruh perlintasan dibuka untuk memasukkan bantuan kemanusiaan, perlengkapan tempat tinggal, dan pasokan pemulihan tanpa persyaratan politik maupun keamanan.

Hamas juga meminta penetapan jadwal dan mekanisme verifikasi untuk memastikan pelaksanaan peta jalan perdamaian. Hal tersebut mencakup penarikan pasukan Israel serta pengaturan agar komite Palestina yang ditugaskan mengelola Gaza dapat mulai bekerja.

Selain itu, Hamas mendesak BoP menerbitkan laporan yang merinci komitmen yang telah dipenuhi, kewajiban yang tertunda, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut.

Hamas menegaskan kesiapannya menjalankan ketentuan yang telah disepakati. Namun, kelompok itu menolak persyaratan baru yang dinilai mengubah urutan kewajiban, menunda penarikan pasukan Israel, atau memperpanjang penderitaan warga sipil.

Krisis kemanusiaan di Gaza semakin memburuk setelah badai melanda wilayah tersebut sejak Jumat malam.

Kantor Media Pemerintah Gaza melaporkan lebih dari 70.000 tenda pengungsian terendam banjir. Badai juga menyebabkan puluhan dinding bangunan yang sebelumnya rusak akibat perang roboh.

Pertahanan Sipil Gaza menyatakan dua perempuan dan tiga anak tewas pada Minggu malam setelah tanggul pasir runtuh dan menimpa tenda-tenda pengungsian di Deir al-Balah.

Baca juga: Banjir Gaza Picu Darurat Kemanusiaan, BoP Desak Israel Buka Akses Bantuan