Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri Sektor Pendidikan dan Keuangan Disarankan Profesional Nonparpol

Jakarta: Porsi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menarik buat diulik. Koalisi gemuk Prabowo-Gibran jadi salah satu pekerjaan rumah buat menentukan pos-pos menteri di kabinet mendatang.

Meski koalisi gemuk, pengamat politik Ujang Komarudin menilai kabinet Prabowo-Gibran bakal tetap terbagi atas kalangan profesional maupun dari partai politik. Porsinya besar mana, tidak ada yang tahu.

Yang jelas, kata Ujang, ada sejumlah pos menteri yang sebaiknya diisi kalangan profesional nonpartai politik. Misalnya, pos Menteri Pendidikan dan Menteri Keuangan. 

"Menteri keuangan kalau bisa profesional. Menteri Pendidikan kalau bisa yang ahlinya, yang profesional," ucap Ujang kepada Metrotvnews.com, Rabu, 14 Agustus 2024.
 

Baca juga: Kabinet Zaken Dinilai Sulit Terwujud di Era Prabowo-Gibran

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyatakan pembagian porsi kabinet pemerintahan idealnya proporsional, antara kalangan parpol dan profesional nonparpol. Khusus kementerian yang teknis dan sangat strategis, ia juga menyarankan diisi kalangan profesional nonparpol.

"Kementerian-kementerian teknis yang orientasinya adalah terhadap pengembangan sumber daya berkaitan dengan penyelamatan aset, tata kelola keuangan, dan lain-lainnya akan baik sekali kalau dikuasai oleh kelompok profesional yang memang tidak punya afiliasi politik dan sekaligus tidak punya kepentingan politik," ucap Dedi kepada Metrotvnews.com.

Dedi menyebut kementerian strategis dimaksud antara lain yang membidangi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pos ini membutuhkan sosok profesional yang tak terafiliasi partai politik.

Dedi mengatakan saran ini bukan berarti menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran yang berasal dari parpol tidak profesional. Toh, bukan hal tabu jika menteri berasal dari parpol koalisi.

"Misalnya para Menko (Menteri Koordinator), para Menko saya kira tidak ada persoalan kalau kemudian itu diambilkan dari kalangan elite partai politik mitra koalisi," ungkap Dedi.