Prabowo Dinilai Perlu Langkah Konkret Berantas Korupsi

Jakarta: Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto yang tegas melawan korupsi. Namun, Zaenur mengaku ketegasan Presiden Prabowo tersebut perlu dituangkan dalam bentuk yang konkret. 

"Saya apresiasi pidato Presiden Prabowo yang tegas, keras dan menggebu-gebu untuk melawan korupsi. Itu sesuatu yang baik, harus didukung. Tetapi pidato tidak akan pernah bisa mengurangi atau lagi menghilangkan korupsi. Pidato itu harus diimplementasikan dalam tindakan nyata, dalam bentuk kebijakan-kebijakan konkret untuk dapat menekan korupsi, baik dalam bentuk pencegahan ataupun penindakan," kata Zaenur kepada Media Indonesia, Senin, 21 Oktober 2024.

Zaenur menilai langkah konkret yang bisa dilakukan Presiden Prabowo dalam 100 hari pemerintahannya ialah mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset. Selain itu, Presiden Prabowo juga harus berupaya mengembalikan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dua langkah ini, menurut Zaenur bisa menjadi sinyal yang baik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Lebih lanjut, terkait Kementerian Hukum yang dibentuk oleh Presiden Prabowo, Zaenur mengaku tidak bisa memastikan apakah hal tersebut akan membantu pemberantasan korupsi. Yang terpenting, kata ia, Presiden Prabowo harus menempatkan sosok yang memiliki integritas dan tidak pernah tersandung kasus hukum. Selain itu, ia menilai Presiden Prabowo juga harus melakukan pengawasan kepada para menterinya agar tidak terjerumus ke dalam pusaran korupsi. 

"Memilih pembantu-pembantunya itu terserah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari Presiden Prabowo. Tapi kalau di dalamnya ada nama-nama orang yang bermasalah maka sangat potensial ke depan juga kabinet ini akan bermasalah dari sisi integritas khususnya terkait dengan korupsi. Lantas bagaimana? Lantas harus diawasi agar orang-orang yang bermasalah sebelumnya ataupun yang tidak, itu tidak membuat masalah ke depan," katanya.
 

Baca juga: Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Budi Gunawan Sempat Konsultasi dengan Megawati

Sebelumnya, Prabowo menegaskan pemberantasan korupsi harus dimulai dari unsur pimpinan. Ia menegaskan, pimpinan di seluruh tingkatan harus memberikan contoh baik.

"Kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas," kata Prabowo di Kompleks Parlemen, Minggu, 20 Oktober 2024.

"Ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepimpinan pemerintahan yang bersih," tegas Prabowo.