Reformasi DK PBB Hingga Gabung BRICS Diutarakan Menlu Sugiono di Hadapan Putin

Kazan: Standar ganda yang terjadi di dunia internasional saat ini turut menjadi perhatian dari Menteri Luar Negeri Sugiono dalam KTT BRICS di Kazan, Rusia. Menlu menegaskan bahwa Indonesia mendukung agenda reformasi yang seharusnya dilakukan dalam tubuh Dewan Keamanan PBB (DK PBB).

Menurut Menlu Sugiono, lembaga-lembaga seperti DK PBB, dan arsitektur keuangan internasional tidak lagi mencerminkan kenyataan saat ini.

“Standar ganda menunjukkan bahwa beberapa pihak memprioritaskan kepentingan mereka sendiri dengan menerapkan aturan hanya jika mereka merasa perlu,” pidato Menlu Sugiono dalam pernyataannya di KTT BRICS, dikutip dari Kementerian Luar Negeri, Jumat 25 Oktober 2024.
 
“Itulah sebabnya Indonesia telah menjadi pendukung setia reformasi Dewan Keamanan PBB, dan kami telah dan akan terus memainkan peran aktif dalam pemeliharaan ketertiban dunia,” tegas Menlu.

Sudah menjadi DNA Indonesia, dan diamanatkan oleh Konstitusi, bahwa Indonesia bertindak sebagai pembangun jembatan, yang menghubungkan negara berkembang dan negara maju. Dan untuk berkontribusi pada upaya ini, Indonesia harus bertekad pada hak atas pembangunan sambil juga memastikan pembangunan berkelanjutan.

Dunia saat menghadapi tantangan ganda berupa perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Di satu sisi, krisis iklim yang berdampak pada ekonomi dan cara hidup. Namun pada saat yang sama, prinsip Tanggung jawab bersama tetapi berbeda belum dipatuhi.

Menlu tegas kondisi ini harus diperbaiki: negara berkembang membutuhkan ruang kebijakan, sementara negara maju juga harus menghormati komitmen mereka.

“Kita juga perlu sepenuhnya mendukung reformasi sistem multilateral. Tata kelola global harus diubah agar sesuai dengan tujuannya,” tegas Menlu Sugiono.

Keanggotaan dalam forum multilateral harus inklusif, representatif, dan selaras dengan realitas terkini. Lembaga-lembaga harus diperkuat dan diberikan sumber daya yang memadai untuk memenuhi mandat mereka.

Dunia menurut Sugiono juga harus mendorong koordinasi yang lebih baik antara PBB, bank-bank pembangunan, dan organisasi-organisasi regional. Komunitas internasional harus menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara berkembang.

“Kita, negara-negara berkembang, dapat mendorong perubahan transformatif jika kita tetap bersatu dan berkomitmen pada kebaikan bersama. Dan BRICS dapat menjadi perekat yang menyatukan kita,” ungkap Menlu Sugiono.

Lebih lanjut Menlu Sugiono menyebutkan, Indonesia merasa bahwa prinsip-prinsip panduan BRICS dan komitmen BRICS yang berkelanjutan, khususnya untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan dengan menjamin ketahanan pangan dan energi bersih sejalan dengan program pemerintahan Presiden Subianto, yaitu swasembada pangan, swasembada energi dengan menggunakan biofuel, dan juga salah satu program terpenting dalam pemerintahannya adalah investasi sumber daya manusia dengan menyediakan makanan untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil.

“Oleh karena itu, merupakan suatu kehormatan bagi saya sebagai utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk mengumumkan niat Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dan menjadi anggotanya,” tegas Menlu Sugiono.

“Dengan demikian, Indonesia akan dapat lebih mendukung upaya BRICS untuk memajukan tujuan dan kepentingan negara-negara berkembang. Dan sekaligus turut andil dalam memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” pungkas Menlu.