Serikat Buruh Akui Arsjad Rasjid Masih Ketua Kadin

Jakarta: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang sah masih dipimpin oleh Arsjad Rasjid.

Pernyataan ini merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) No.18/2022 yang menetapkan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia yang sah.

"KSPI setuju yang resmi sah dan legal sebagai ketua umum Kadin adalah Arsjad Rasjid karena masih ada Keppres. Karena Kadin itu kan ada UU enggak sembarangan, dalam UU Kadin dikatakan ketua umum Kadin dikeluarkan oleh keputusan presiden. Nah, sampai hari ini Keppres kan masih Arsjad Rasjid," jelas Presiden KSPI Said Iqbal dilansir Media Indonesia, Rabu, 18 September 2024.

Dengan demikian, Said menilai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar akhir pekan lalu menghasilkan kepemimpinan yang ilegal.

Iqbal menambahkan pihaknya berharap polemik internal Kadin segera berakhir karena hal ini berdampak pada nasib para pekerja, terutama dalam penentuan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) di berbagai daerah.
 

Baca juga:  Anindya Bakrie Ingin Rangkul Semua Pengusaha

 

Dia menjelaskan, KSPI, KSBSI, dan seluruh serikat pekerja menyatakan sikap terkait kemelut yang terjadi di Kadin, mengingat Kadin merupakan mitra serikat buruh dalam hubungan industri.

"Nah, kita akan menentukan upah minimum kan penentu upah minimum ada Apindo, ada Kadin di daerah-daerah. Itu sekarang kalau Kadin ada dua bagaimana? Apindo bagaimana? Itu alasan kenapa kita harus menyatakan sikap itu penting," ujar dia.

Selama ini, lanjut Iqbal, Kadin di bawah pimpinan Arsjad Rasjid sering menjalin komunikasi yang baik dengan serikat buruh. Kadin berfungsi sebagai mitra serikat buruh dan pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

"Bagaimana buruh dan pengusaha mau berkolaborasi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi lewat kerja-kerja produktif kalau Kadin sebagai organisasi yang menaungi para pengusaha dan asosiasi berpolemik seperti sekarang ini? Tentunya ini akan merugikan dunia usaha, buruh, dan pemerintah yang punya target pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global," tutur dia.