Ilustrasi/Medcom.id
Media Indonesia • 31 October 2023 11:00
Samosir: Wakil Bupati Samosir Martua Sitanggang mengajak seluruh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Samosir meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam upaya mengakselerasi penurunan stunting serta mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan intervensi penurunan stunting pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga ke tingkat pemerintahan desa.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Samosir masih berada di angka 26,3 persen, sehingga untuk mencapai target nasional di angka 14 persen pada tahun 2024 diperlukan akselerasi yang melibatkan seluruh lintas sektoral.
"Kita hanya punya waktu satu tahun lagi untuk mencapai target itu. Apakah kita mampu atau tidak, maka saya minta komitmen yang kuat dari kita semua tim mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Desa. Kemudian sinergitas dan kolaborasi kerja dari seluruh OPD dalam mewujudkan program dan kegiatan intervensi penurunan stunting di Samosir" tegas Martua, Selasa, 31 Oktober 2023.
Dia menambahkan untuk tahun ini, ada 23 desa/kelurahan yang menjadi lokus stunting di Kabupaten Samosir dengan jumlah balita stunting saat ini 832 orang. Penurunan stunting di Kabupaten Samosir memerlukan komitmen yang kuat dan kolaborasi dari seluruh tim tingkat kabupaten hingga ke desa, sesuai dengan peran fungsinya masing-masing.
Adapun kunci utama dalam pencegahan stunting di Kabupaten Samosir adalah pemenuhan sanitasi dan akses air bersih, didukung dengan kegiatan-kegiatan intervensi dari seluruh lintas sektoral. Maka kebersamaan dibarengi dengan sinergitas seluruh OPD terkait sangat dibutuhkan dalam upaya penurunan stunting.
"Perlu kebersamaan intervensi, tidak boleh hanya satu OPD saja. Apa yang sudah dilakukan harus dilaporkan, sehingga kita mengetahui perkembangan, apakah target sudah tercapai atau tidak," ujar dia.
Senada dengan Martua, Pj. Sekda Samosir Rita Tavip Megawati menegaskan perlu pemahaman terkait siapa dan apa syarat seseorang anak masuk dalam kriteria stunting. Bahwa upaya penurunan stunting bukan hanya tanggung jawab satu OPD saja, akan tetapi kolaborasi seluruh OPD, camat dan pemerintahan desa.
"Bappeda Litbang sebagai leading sektor utama, sebagai perencana yang mengkoordinir seluruh OPD dalam upaya melakukan program dan kegiatan intervensi penurunan stunting", kata Rita.