Keterbukaan Data Pertahanan Dinilai Bentuk Transparansi Publik

Jakarta: Setara Institute menilai data pertahanan Indonesia seyogianya tidak ditutup bagi publik. Hal itu merespons pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyebut data pertahanan negara adalah rahasia.

"Generalisasi bahwa banyak hal dalam isu pertahanan merupakan rahasia negara, kontraproduktif terhadap upaya membangun tata kelola pemerintahan baik dan bersih," kata Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan dalam keterangan tertulis, Senin, 8 Januari 2023.

Halili mengatakan isu pertahanan menyimpan persoalan akuntabilitas dan transparansi yang perlu mendapat perhatian. Terutama yang berhubungan dengan penggunaan anggaran untuk pembelian alat utama sistem senjata (alutsista).

"Berkaitan dengan alutsista bekas, demi rasa aman warga dan prajurit, sudah semestinya pemerintah perlu memberikan penjelasan perihal kondisi dan kebijakan tersebut," ujar dia.
 

Baca juga: Anies Beri Nilai Buruk untuk Kinerja Kementerian Pertahanan

Halili menyebut penguatan alutsista dan kesejahteraan prajurit akan berdampak terhadap akselerasi reformasi TNI. Apalagi, dinamika geopolitik rentan mengalami peningkatan eskalasi seperti Natuna Utara dan konflik Rusia-Ukraina.

"Ini memperlihatkan urgensi fokus pertahanan ke luar dan penguatan kekuatan matra laut dan udara menjadi penting dalam rangka melindungi perbatasan Indonesia," ucap dia.

Sebelumnya, capres nomor urut 1 Anies Baswedan meminta Prabowo menjelaskan data pertahanan Indonesia dalam debat ketiga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Prabowo justru menilai permintaan Anies lucu karena masalah pertahanan dinilai rahasia.