Persiapan Haji 2025, Menag Gelar Rakor di KUH Jeddah

Jakarta: Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menggelar Rapat Koordinasi di Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah. Rakor membahas berbagai hal terkait persiapan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M.

"Kita melakukan rapat koordinasi untuk mempersiapkan pelaksanaan haji di tahun mendatang. Kita mempersamakan wawasan dan visi ke depan Kemenag, terutama yang berkaitan dengan haji dan umrah," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 24 November 2024.

Rapat diawali dengan laporan terkait evaluasi, timeline, dan progres persiapan penyelenggaran haji. Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam melaporkan sejumlah kebijakan baru yang diberlakukan Arab Saudi pada penyelenggaraan haji 2025, antara lain kontrak layanan jangka panjang untuk kesinambungan kualitas pelayanan, serta kontrak paket khusus (transportasi dan akomodasi Masyair), bagi petugas haji di Masyair.

Selanjutnya, Kepala BP Haji Gus Irfan mengenalkan badan yang dipimpinnya dan progres penyiapan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)-nya. Sementara itu, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid menyampaikan update persiapan tim layanan luar negeri. 
 

Baca juga:  Menag Ajak Ribuan Jemaah Umrah Doakan Kemajuan Indonesia dan Perjuangan Palestina

Kepala BPKH Fadlul Imansyah menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dari sisi pendanaan. Sementara Konjen RI Yusron Ambary menyampaikan terkait tugas pelindungan jemaah, sosialisasi beragam jenis visa haji, dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). 

"Insya Allah kami bekerja sama dengan BP Haji Gus Irfan, BPKH, Dubes RI, Konjen RI. Insya Allah dengan kolaborasi ini kita berharap pelaksanaan haji yang akan datang akan lebih rapi dan lebih ideal," ujar Menag Nasaruddin.

"Kita mau belajar dari pengalaman-pengalaman masa lampau dan insyaAllah kita juga akan melakukan penyesuaian-penyesuaian di masa mendatang. Mudah-mudahan kerja sama yang baik ini akan melahirkan pelaksanaan yang lebih baik di masa mendatang," harapnya.

Penyediaan Layanan

Tim Penyedia Layanan Haji rencananya akan mulai melaksanakan tugasnya di Arab Saudi. Menag Nasaruddin berpesan agar tim bekerja berdasarkan standar yang sudah ditetapkan sehingga kelemahan sebelumnya bisa diselesaikan melalui persiapan yang lebih awal.

"Kita juga harus melakukan penyesuaian dengan kebijakan Arab Saudi. Sebab urusan haji bukan hanya diatur oleh Indonesia. Kita harus berkolaborasi dengan Pemerintah Saudi Arabia. Jadi harus ada simetris antara Kebijakan Kemenag RI dan Kementerian Haji di Saudi," pesan Menag

Menag mengapresiasi sejumlah langkah yang sudah dilakukan tim Ditjen PHU dan KUH KJRI Jeddah. Bahkan Menag menyebut, tim sudah melakukan sejumlah Langkah sesuai yang diharapkan.

"Teman-teman di sini sudah melakukan sesuatu yang memang harus dikerjakan. Jangan ketinggalan dengan negara lain karena terlambat satu hari itu besar artinya untuk yang akan datang," ungkapnya.

Rakor dihadiri Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Dubes RI untuk Saudi Abdul Aziz, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Staf Khusus Menag Gugun Gumilar dan Bunyamin, Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, dan Konsul Haji KJRi Jeddah Nasrullah Jasam.