Ketua Partai Berkuasa Korea Selatan Mundur Pascapemakzulan Presiden

Seoul: Han Dong-hoon, Ketua Partai People Power (PPP) yang berkuasa di Korea Selatan, menyatakan mundur dari jabatannya dalam konferensi pers di Seoul pada Senin, 16 Desember 2024. Ia mengungkapkan bahwa tekanan dari Dewan Tertinggi partai membuatnya tidak lagi dapat menjalankan tugasnya sebagai ketua. 

“Saya telah berusaha mempertahankan stabilitas partai, tetapi situasi yang terjadi menuntut tanggung jawab moral dari saya,” ujar Han dalam keterangannya, melansir dari TRT World.

Langkah Han ini menyusul keputusan Majelis Nasional pada Sabtu yang mengesahkan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk-yeol dengan 204 suara setuju dan 85 suara menolak. Pemakzulan tersebut terjadi akibat deklarasi hukum darurat pada 3 Desember yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Majelis Nasional Korea Selatan, yang terdiri dari 300 anggota, memiliki mayoritas oposisi sebanyak 192 kursi. Untuk mengesahkan mosi pemakzulan, dibutuhkan dukungan setidaknya delapan anggota partai berkuasa. Keberhasilan mosi ini menunjukkan bahwa beberapa anggota People Power turut mendukung langkah tersebut.

Keputusan Presiden Yoon untuk menerapkan hukum darurat pada awal Desember lalu memicu kontroversi luas. Langkah tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi karena memberikan kekuasaan darurat kepada militer untuk menangani apa yang disebutnya sebagai "ancaman anti-negara." 

Namun, deklarasi itu dibatalkan hanya beberapa jam kemudian setelah parlemen menolak mendukungnya.

Majelis Nasional dalam mosinya menyatakan bahwa tindakan Yoon tidak hanya melanggar konstitusi, tetapi juga membahayakan tatanan demokrasi Korea Selatan.

Pengunduran diri Han Dong-hoon dan pemakzulan Presiden Yoon telah mengguncang stabilitas politik di Korea Selatan. Kini, PPP menghadapi tantangan besar untuk memulihkan citra partai di tengah kritik publik yang semakin meluas.

Oposisi utama, Partai Demokrat (DP), menyambut baik keputusan pemakzulan ini. Namun, mereka juga menyerukan percepatan proses hukum terhadap Presiden Yoon agar akuntabilitas sepenuhnya ditegakkan.

Dengan perkembangan ini, masa depan kepemimpinan Korea Selatan kini berada di bawah sorotan internasional. Beberapa analis politik memperkirakan perubahan besar dalam lanskap politik negeri itu, yang akan berdampak tidak hanya pada domestik tetapi juga pada hubungan internasionalnya. (Muhammad Reyhansyah)

Baca juga:  Presiden Interim Korsel Bertekad Pulihkan Situasi Pascapemakzulan Yoon