Mantan Menhan Korsel Ditangkap Atas Tuduhan Pemberontakan

Seoul: Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan (Korsel) Kim Yong-hyun telah secara resmi ditangkap atas tuduhan pemberontakan terkait dengan deklarasi darurat militer singkat Presiden Yoon Suk Yeol. Ulah keduanya menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan.

Yoon menangguhkan pemerintahan sipil seminggu yang lalu dan mengirim pasukan khusus dan helikopter ke parlemen sebelum anggota parlemen memaksanya untuk membatalkan keputusan tersebut di negara yang dianggap sebagai demokrasi yang stabil.

Surat perintah penangkapan resmi dikeluarkan Selasa malam untuk mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang telah ditahan pada Minggu, dalam keputusan pengadilan pertama terkait dengan kekacauan politik yang sedang berlangsung yang disebabkan oleh darurat militer.

Dakwaan tersebut termasuk "terlibat dalam tugas-tugas penting selama pemberontakan" dan "penyalahgunaan wewenang untuk menghalangi pelaksanaan hak"

Seorang juru bicara Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengatakan kepada AFP Rabu dini hari bahwa penangkapan resmi Kim terjadi di tengah kekhawatiran bahwa bukti mungkin dihancurkan.

“Telah ditetapkan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan Kim termasuk dalam lingkup kejahatan yang dapat diselidiki oleh jaksa penuntut," kata juru bicara tersebut, seperti dikutip AFP, Rabu 11 Desember 2024.

Kim menyesal pada hari Selasa, dengan mengatakan bahwa "semua tanggung jawab atas situasi ini sepenuhnya berada di tangan saya".

“Ia meminta maaf sebesar-besarnya kepada rakyat Korea Selatan dan mengatakan bahwa bawahannya hanya mengikuti perintah saya dan memenuhi tugas yang diberikan,” dalam sebuah pernyataan yang disampaikan melalui pengacaranya.

Sebelumnya pada hari Selasa, kepala Komando Perang Khusus Angkatan Darat Kwak Jong-geun mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Yoon telah memerintahkannya untuk menghentikan cukup banyak anggota parlemen yang berkumpul di parlemen untuk menolak keputusan darurat militer.

"Presiden menelepon saya secara langsung melalui saluran rahasia. Ia menyebutkan bahwa tampaknya kuorum belum terpenuhi dan memerintahkan saya untuk segera mendobrak pintu dan menyeret orang-orang (anggota parlemen) ke dalam," kata Kwak.

Anggota parlemen juga meloloskan mosi pada hari Selasa untuk menunjuk penasihat khusus guna menyelidiki kasus darurat militer.

Kantor dirusak

Partai berkuasa Yoon mengatakan bahwa mereka sedang menyusun "peta jalan pengunduran diri" yang kabarnya dapat membuatnya mengundurkan diri pada Februari atau Maret sebelum pemilihan umum baru, sementara oposisi berencana untuk menyelenggarakan pemungutan suara pemakzulan setiap  Sabtu 14 Desember 2024.

Sehari setelah Yoon dilarang bepergian ke luar negeri, pihak berwenang melarang lebih banyak pejabat tinggi meninggalkan negara itu, termasuk Cho Ji-ho, komisaris jenderal Badan Kepolisian Nasional Korea, dan dua pejabat tinggi polisi lainnya, kata polisi kepada AFP.

Mantan menteri pertahanan dan dalam negeri serta komandan darurat militer Jenderal Park An-su, yang bersama dengan petinggi lainnya diinterogasi oleh anggota parlemen pada hari Selasa, sudah berada di bawah larangan bepergian.

Yoon nyaris lolos dari upaya pemakzulan di parlemen pada hari Sabtu ketika puluhan ribu orang menerjang suhu beku untuk menuntut pemecatannya.

Usulan tersebut gagal setelah anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa memboikot pemungutan suara, sehingga badan legislatif kehilangan mayoritas dua pertiga yang diperlukan.

Kantor anggota parlemen partai berkuasa dirusak, media lokal kata Selasa, dengan satu gambar menunjukkan pintu yang ditutupi sesuatu yang tampak seperti saus tomat, dan telur serta tepung berserakan di lantai.

Para pengunjuk rasa juga mengirimkan bunga belasungkawa ke kantor-kantor, yang biasanya disediakan untuk pemakaman, untuk menyatakan penentangan mereka terhadap boikot, dengan tanda-tanda bertuliskan "kaki tangan pemberontakan".

Polisi setempat di distrik Dobong, Seoul, mengatakan kepada AFP bahwa "senjata" yang tidak disebutkan namanya ditemukan di depan kediaman anggota parlemen PPP, Kim Jae-sub, dan ia telah meminta keamanan tambahan.