Menko PMK Sebut Keluarga Kokoh Disiapkan Sejak Sebelum Pernikahan

Jakarta: Pemerintah meyakini beragam masalah, seperti kekerasan hingga stunting, perlu diintervensi dari unit terkecil, yakni keluarga. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan keluarga yang kokoh harus dibangun dengan kasih dan sayang.

“Di dalam hadis dinyatakan, baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi tidak usah membayangkan baru nanti (mendapatkan surga), disambut 70 bidadari. Sekarang pun kita harus membangun surga di rumah-rumah kita,” kata Muhadjir dalam Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional 2024 di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 29 Juni 2024.

Membangun keluarga yang kokoh, lanjut Muhadjir, juga harus dimulai dari perhatian terhadap calon ibu, yakni para perempuan yang disebut sebagai tiang negara.

“Kita sudah menemukan polanya di dalam penanganan keluarga ini. Pertama-tama yang kita perhatikan adalah remaja putri. Remaja putri harus disiapkan betul-betul kondisinya sehat karena dialah yang akan menentukan masa depan Indonesia ini,” terang dia.

Muhadjir mencontohkan perlindungan kondisi kesehatan remaja putri antara lain tidak boleh mengalami anemia kronis atau kekurangan darah yang berkepajangan. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi.

“Kalau kondisi rahim sudah tidak sehat, peluangnya untuk melahirkan generasi yang tidak sehat sangat besar. Termasuk generasi stunting. Karena itu pemerintah betul-betul intens mengawal ini,” ujar dia.

Muhadjir mengusulkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar pil penambah darah bisa dibuat cocok di lidah remaja putri. Tujuannya supaya pil tersebut benar-benar dikonsumsi dan tidak dibuang karena rasanya tidak enak.

Intervensi negara untuk menciptakan keluarga yang kokoh juga harus dilakukan sebelum pernikahan. Misalnya, dengan serangkaian pemeriksaan calon pengantin seperti panjang lengan atas, hingga pengecekan kondisi HB atau hemoglobin.

“Itu sekarang menjadi bagian dari upaya kita mencegah stunting. Stunting sekarang tidak hanya intervensi kepada balita yang sudah terlanjur lahir, tapi harus kita dahului ketika masih berada di dalam rahim ibu,” kata Muhadjir.

Dia mengatakan upaya memenuhi persyaratan observasi stunting sudah berjalan dengan baik. Dia mencontohkan hampir seluruh posyandu sudah memiliki alat antropometri yang sesuai standar.

“Kalau nanti ada posyandu yang belum memiliki alat standar segera lapor ke Kemenkes. Berdasarkan laporan masih ada sekitar 3 persen yang belum. Standar ini penting agar pengukurannya seragam,” jelas dia.

Berdasarkan data BKKBN, gerakan intervensi serentak penimbangan dan pengukuran tinggi bayi di posyandu seluruh Indonesia yang dikerjakan sepanjang Juni ini sudah mencapai 92,29 persen.

“Sebelum kita bicara pada putaran yang lain termasuk lansia, kita fokus pada generasi prenatal ini ketika mereka masih berada dalam kandungan sampai 2 tahun, syukur-syukur (sampai) 5 tahun,” ujar Muhadjir.

Selain antropometri di posyandu, Menko PMK menyebut kemudahan lain yang dihadirkan dalam intervensi stunting, yakni alat USG yang sudah tersedia di level puskesmas.

“Saya yakin meskipun target (angka stunting) kita tidak bisa 14 persen tahun ini, paling tidak mudah-mudahan 2024 kita sudah berada di bawah 20 persen sesuai dengan ketentuan di SDGs,” ujar dia.

(Ihfa Firdausya)