Menkopolhukam Minta Pimpinan TNI-Polri Tak Ada Mutasi Selama Pilkada

?Yogyakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya melakukan koordinasi dengan pimpinan TNI-Polri atas tak ada mutasi selama proses Pilkada 2024. Hal itu untuk memastikan kelangsungan penjagaan keamanan. 

"Untuk itu mungkin perlu ada satu kebijakan bahwa kapolda, kapolres tidak dirotasi dulu, tidak dipindah dulu sampai dengan tanggal 27 November, sampai pelaksanaan Pilkada serentak," kata Hadi dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Rabu, 21 Agustus 2024. 

Ia mengatakan dengan tak adanya rotasi pimpinan aparat di daerah akan menjadi bagian melanjutkan tugas-tugas pengamanan yang sudah direncanakan. Pasalnya, penyelenggara Pemilu juga memiliki keterkaitan dengan aparat keamanan. 

"Itu juga diperlukan antara Bawaslu dengan kepolisian dan kejaksaan sehingga mudah untuk memetakan permasalahan-permasalahan berikutnya yang harus didukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, adalah menjamin hak pilih masyarakat dan pembentukan badan diatur dalam sebagaimana yang diatur dalam aturan perundang-undangan," kata dia. 

Ia menyebut Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menjadi organ yang melakukan penindakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Di Gakkumdu tersebut terdapat Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. 

Selain di Gakkumdu, ia menyebut kepolisian, juga TNI, juga memiliki tugas memberikan dukungan keamanan selama tahapan penyelenggaraan Pilkada. Para anggota di dua institusi itu memiliki kewajiban untuk menjaga netralitasnya. 

"Termasuk dengan parpol dan paslon dapat mendeklarasikan komitmen saat prosedur dan mekanisme pemilihan serta mengikuti proses pemilihan dengan baik dan menghindari praktik kecurangan," kata dia. 

Ia menegaskan harapannya agar Pilkada 2024 berjalan lancar dan aman. Baginya, hal-hal di atas menjadi yang mesti dilakukan agar tahapan Pilkada berjalan sesuai perencanaan. 

"Untuk dapat mewujudkan Pilkada yang aman dan damai tentunya yang harus dijamin adalah yang harus benar-benar dijaga stabilitas politik stabilitas hukum dan keamanan. Dan ini sangat penting, mudah untuk itu mari kita jaga bersama karena situasi dan kondisi stabilitas akan sangat mempengaruhi tahapan Pilkada," ucapnya.