DPD RI Dorong Pembuatan Road Map Penyelesaian Konflik Papua

Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong pemangku kepentingan segera menyusun road map atau peta jalan komprehensif untuk menyelesaikan konflik di tanah Papua. Karena sejumlah kekerasan masih kerap terjadi bumi cenderawasih.

"Hingga saat ini belum terlihat grand design dan road map yang komprehensif dan terbuka kepada publik terkait penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh," kata Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 21 April 2026.
 

Dorongan ini menyusul insiden di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada 14 April 2026. Peristiwa ini menewaskan sembilan orang, termasuk seorang balita.

"Semua korban adalah anak bangsa. Setiap nyawa yang hilang merupakan luka bagi Indonesia. Banyak warga hidup dalam kondisi jauh dari standar kemanusiaan yang layak, sementara perhatian terhadap pengungsi masih belum optimal," ucap dia.

Yorrys menyoroti wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah sebagai titik paling terdampak. Di mana ribuan warga kehilangan tempat tinggal serta akses pendidikan dan kesehatan. 

Menurutnya, persoalan struktural dan pelanggaran HAM yang belum tuntas semakin memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemangku kepentingan. Meski mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan, Yorrys menekankan pentingnya pendekatan yang lebih dialogis dan humanis.


Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai bersama Anggota DPD RI dari Dapil Papua menyampaikan konferensi pers soal konflik Papua di kompleks parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Anggota DPD RI asal Papua, Filep Wamafma, menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban mutlak untuk menjamin keamanan warga di tanah mereka sendiri. Ia berharap pemerintah dapat menyampaikan strategi dan arah kebijakan penyelesaian konflik agar masyarakat dapat kepastian.

"Negara wajib memastikan setiap warga dapat hidup aman, layak, dan bermartabat di tanahnya sendiri. Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik," tegas Filep.

Filep menambahkan, penyelesaian masalah Papua tidak bisa dilakukan secara sepihak. Ia mendorong keterlibatan seluruh unsur kultural, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, akademisi, hingga kelompok pemuda dan perempuan, guna menciptakan solusi permanen yang berbasis pada keadilan sosial.