AS Ancam Cabut Visa Delegasi Palestina Jika Tak Mundur dari Pencalonan Pimpinan Majelis Umum PBB

Washington: Pemerintah Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah mengeluarkan ancaman serius untuk mencabut visa para anggota delegasi Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Ancaman ini disebut akan direalisasikan kecuali Duta Besar Palestina, Riyad Mansour, bersedia menarik pencalonannya sebagai Wakil Presiden Majelis Umum PBB.

Berdasarkan laporan media massa yang mengutip bocoran dokumen kawat diplomatik Departemen Luar Negeri AS tertanggal 19 Mei lalu, para diplomat AS di Yerusalem telah diinstruksikan untuk secara intensif menekan para pejabat Palestina.

Mereka didesak untuk membatalkan pencalonan Mansour guna memperebutkan satu dari 21 kursi wakil presiden di Majelis Umum PBB, atau harus bersiap menghadapi konsekuensi diplomatik, termasuk pencabutan visa, sebagaimana dikutip dari laporan kantor berita Anadolu, Kamis, 21 Mei 2026.

Laporan tersebut membongkar isi kawat diplomatik yang secara sepihak melabeli Mansour sebagai sosok yang memiliki "riwayat menuduh Israel melakukan genosida". Dokumen internal itu juga mengeklaim bahwa majunya duta besar dalam pencalonan tersebut hanya akan memicu ketegangan baru dan melemahkan rencana "perdamaian" untuk wilayah Gaza yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump.

"Platform yang memberikan pengaruh bagi Mansour tidak akan memperbaiki kehidupan warga Palestina dan akan secara signifikan merusak hubungan AS dengan Otoritas Palestina (PA). Kongres akan menanggapinya dengan sangat serius," bunyi petikan dokumen kawat diplomatik tersebut.

Merespons beredarnya laporan ini, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menolak memberikan konfirmasi maupun komentar lebih jauh dengan alasan "kerahasiaan catatan visa." Kendati memilih bungkam terkait ancaman tersebut, pejabat itu berkilah dengan menyatakan, "Kami menanggapi dengan serius kewajiban kami berdasarkan Perjanjian Markas Besar PBB."

Manuver penekanan melalui pencabutan visa oleh Washington sejatinya bukanlah hal yang baru. Pada tahun lalu, pemerintahan Trump juga mengambil langkah drastis serupa dengan mencabut visa sejumlah pejabat Palestina. Kebijakan keras tersebut secara efektif melarang para pejabat terkait untuk dapat menghadiri Sidang Majelis Umum PBB pada bulan September di New York.

Langkah agresif kala itu diambil oleh Washington sebagai bentuk respons dan protes atas manuver beberapa negara Barat, yang diyakini tengah bersiap untuk secara resmi mengumumkan pengakuan mereka terhadap kedaulatan kemerdekaan negara Palestina di forum sidang bergengsi dunia tersebut.