BNPP RI Uji Coba Sistem All Indonesia di PLBN Entikong

Sanggau: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI memulai uji coba sistem All Indonesia di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Selasa, 28 Juli 2026. Sistem ini dikembangkan untuk menyederhanakan proses kedatangan pelintas ke Indonesia, dengan mengintegrasikan berbagai layanan pemeriksaan dalam satu platform berbasis web dan perangkat bergerak.

"Aplikasi All Indonesia menggabungkan pelaporan keimigrasian, kepabeanan, serta kekarantinaan kesehatan, hewan, ikan, dan tumbuhan dalam satu platform. Dengan sistem yang terintegrasi ini, proses pelayanan kepada pelintas diharapkan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien," ujar Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI, Budi Setyono, dalam keterangan tertulis, dilansir dari Antara, Rabu, 29 Juli 2026.

Uji coba tersebut difasilitasi oleh BNPP RI bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) RI. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan layanan lintas batas yang lebih cepat, terintegrasi, dan efisien melalui digitalisasi proses pemeriksaan bagi pelintas batas.

Kegiatan ini sekaligus menjadi tahapan awal implementasi sistem pelayanan terpadu yang dirancang untuk memperkuat tata kelola perlintasan di kawasan perbatasan negara.

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI, Budi Setyono (tengah). Dok. Istimewa

Dia menambahkan sebelumnya sistem ini diterapkan di sejumlah bandara internasional dan pelabuhan laut, kini pertama kali diujicobakan di kawasan perbatasan (PLBN).

Menurut dia, PLBN Entikong dipilih sebagai lokasi uji coba perdana karena memiliki kesiapan infrastruktur, serta karakteristik pelayanan yang representatif sebagai pintu gerbang utama Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat.

"PLBN Entikong menjadi pilot project penerapan All Indonesia di kawasan perbatasan. Hasil uji coba ini akan menjadi dasar pengembangan dan implementasi sistem di PLBN lainnya," kata Budi.

Dari sisi kesiapan sarana dan prasarana, BNPP RI menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang memadai, antara lain Kios Q monitor serta petugas pelayanan (stopper) untuk mendukung operasional sistem. Sementara itu, pihak Imigrasi mengusulkan penyediaan auto gate portal guna mengoptimalkan proses pemeriksaan otomatis bagi pelintas.

Budi menilai apabila fasilitas tersebut dapat direalisasikan, kualitas pelayanan lintas batas Indonesia akan semakin modern dan mampu memberikan pengalaman pelayanan lebih baik bagi masyarakat.

Dia mengungkapkan peresmian implementasi sistem All Indonesia di PLBN Entikong ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Untuk mendukung kesiapan tersebut, BNPP merekomendasikan agar seluruh instansi Customs, Immigration, Quarantine (CIQ) bersama pengelola PLBN mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat, baik pelintas yang berangkat maupun yang tiba di Indonesia.

"Keberhasilan implementasi sistem ini tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada pemahaman masyarakat sebagai pengguna layanan. Karena itu, sosialisasi perlu dilakukan secara intensif sebelum sistem dioperasikan secara penuh," ungkap Budi.

Melalui uji coba ini, BNPP RI bersama Kemenko Infra berharap sistem All Indonesia dapat diimplementasikan secara bertahap di seluruh PLBN Terpadu. Integrasi layanannya tersebut diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik di kawasan perbatasan, sekaligus menghadirkan proses lintas batas yang semakin modern, aman, dan berorientasi pada kemudahan masyarakat.