Junta Myanmar Bentuk Super-Body untuk Perkuat Cengkeraman Militer

Naypyidaw: Junta militer Myanmar mengumumkan pembentukan entitas baru untuk mengawasi administrasi militer maupun sipil. Langkah ini dinilai para ahli sebagai upaya penguasa tertinggi, Min Aung Hlaing, untuk menjabat sebagai presiden tanpa melonggarkan kendalinya atas angkatan bersenjata.

Selang beberapa hari setelah fase akhir pemilu selesai, junta berencana membentuk Dewan Konsultatif Persatuan yang beranggotakan lima orang. Dewan ini dijadwalkan mulai beroperasi bulan depan bersamaan dengan penyerahan kekuasaan kepada pemerintahan yang secara nominal bersifat sipil.

Dewan Konsultatif Persatuan memiliki mandat yang sangat luas, mencakup kendali atas seluruh komponen keamanan nasional dan proses legislatif. Analis dari Institute for Strategy and Policy - Myanmar, Naing Min Khant, menyebut lembaga ini sebagai super body yang memegang otoritas tertinggi di atas cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Min Aung Hlaing, sebagai pemimpin kudeta pada 2021, diperkirakan akan mengisi kursi kepresidenan setelah partai yang didukung militer, Union Solidarity and Development Party (USDP), memenangkan 81 persen kursi dalam pemilu yang dikritik banyak pihak sebagai formalitas semata.

Pembentukan dewan ini memungkinkan Min Aung Hlaing untuk mempertahankan kendali penuh atas militer meski telah menjabat sebagai presiden sipil. Hal ini sekaligus mencegah suksesor panglima militer baru memiliki kekuatan yang terlalu besar karena tetap berada di bawah pengawasan dewan tersebut.

Sejak kudeta 2021, kekerasan di Myanmar telah menewaskan lebih dari 93.000 orang dan memicu perang saudara yang meluas di seluruh negeri. Pembentukan dewan otoriter ini dipandang sebagai cara junta untuk melegalkan kekuasaan mereka secara permanen di bawah bayang-bayang pemerintahan sipil semu.

(Kelvin Yurcel)