Indonesia Dorong Sekjen PBB Berikutnya Perkecil Kesenjangan Komitmen dan Kapasitas

Jakarta: Indonesia mendorong Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berikutnya memperkecil kesenjangan antara komitmen dan kapasitas organisasi agar PBB tetap relevan dalam menghadapi tantangan global.

Juru Bicara II Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan Indonesia bersama sejumlah negara yang memiliki pemikiran serupa tengah menggalang pesan bersama untuk disampaikan kepada siapa pun Sekjen PBB yang terpilih.

“Intinya kita sampaikan bahwa kita ingin gap antara komitmen dan kapasitas yang dimiliki PBB itu bisa semakin kecil agar kita bisa menjadikan PBB ini yang sekarang sudah berusia 80 tahun tetap mempunyai relevansi yang tinggi,” kata Nabyl dalam press briefing di Jakarta, Kamis, 17 September 2026.

Menurut Nabyl, tantangan yang dihadapi dunia saat ini dan pada masa mendatang berbeda jauh dari persoalan yang dihadapi ketika PBB dibentuk. 

Karena itu, pesan untuk memperkuat relevansi dan kapasitas organisasi tersebut akan tetap disampaikan terlepas dari siapa yang nantinya terpilih sebagai Sekjen PBB.

“Jadi terlepas siapapun sekjennya nanti, pesan tersebut akan tetap kita upayakan untuk bisa disampaikan dan bisa diimplementasikan oleh sekjen yang terpilih nantinya,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, juru bicara I Kemlu RI Yvonne Mewengkang menegaskan Indonesia berharap Sekjen PBB berikutnya dapat melanjutkan reformasi organisasi tersebut. Reformasi diperlukan agar PBB semakin kredibel, efektif, dan efisien dalam menjalankan mandatnya.

Yvonne mengatakan Indonesia tidak secara spesifik mendukung kandidat tertentu dalam proses pemilihan Sekjen PBB. Menurutnya, seluruh kandidat perlu dinilai secara adil berdasarkan visi dan kemampuan mereka dalam membawa organisasi tersebut menghadapi tantangan ke depan.

“Tidak ada spesifik Indonesia pengennya ini, kandidat yang ini, tidak,” kata Yvonne.

Ia menambahkan, Indonesia ingin proses tersebut tidak hanya berfokus pada asal negara kandidat, tetapi juga pada visi dan kemampuan mereka untuk memperkuat PBB.

Proses pemilihan Sekjen PBB saat ini tengah berlangsung untuk menentukan pengganti António Guterres, yang masa jabatan keduanya berakhir pada 31 Desember 2026. Sekjen PBB yang baru akan mulai menjalankan tugasnya pada 1 Januari 2027.

Pemilihan Sekjen PBB dilakukan melalui rekomendasi Dewan Keamanan PBB, sebelum kemudian diangkat oleh Majelis Umum PBB.

Sejumlah nama telah masuk dalam proses pencalonan, di antaranya mantan Presiden Chile Michelle Bachelet, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi, serta mantan Presiden Majelis Umum PBB María Fernanda Espinosa dari Ekuador. Nama lain yang tercatat dalam proses tersebut adalah Ivonne Baki dari Ekuador dan Virginia Gamba.