Jejak Diplomasi 2025: Indonesia Tegaskan Posisi sebagai “Suara Global South”

Jakarta: Tahun 2025 menandai babak baru diplomasi Indonesia di panggung dunia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono, Indonesia tidak hanya sekadar hadir, tetapi aktif membentuk narasi global.

Sepanjang tahun ini, Indonesia berupaya memainkan peran sentral dalam menjembatani kepentingan negara berkembang (Global South) dengan negara maju, seraya tetap teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang adaptif.

Dari markas besar PBB di New York hingga pertemuan ekonomi di Johannesburg, berikut adalah rekapitulasi perjalanan diplomasi Indonesia sepanjang tahun 2025.

Awal Tahun: Konsolidasi dan Diplomasi Kemanusiaan

Tahun 2025 dibuka dengan langkah agresif Menteri Luar Negeri Sugiono yang melakukan serangkaian kunjungan bilateral ke negara-negara anggota BRICS dan mitra strategis di Timur Tengah. Fokus utama pada kuartal pertama adalah menggalang solidaritas konkret untuk Palestina dan mempersiapkan keanggotaan penuh Indonesia di blok ekonomi BRICS.

"Diplomasi kita bukan diplomasi retorika, tapi diplomasi aksi. Kita berdiri tegak membela kemanusiaan," ujar Sugiono dalam pernyataan persnya awal Februari 2025, menegaskan posisi Indonesia yang menolak standar ganda dalam penanganan konflik global.

Pertengahan Tahun: Menjaga Stabilitas Kawasan di ASEAN

Pada bulan Mei, perhatian beralih ke kawasan regional saat Presiden Prabowo menghadiri KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia. Di tengah ketegangan geopolitik Laut China Selatan yang memanas, Presiden Prabowo tampil mulai memainkan peran.

Dalam forum tersebut, Presiden menekankan pentingnya persatuan ASEAN. Indonesia berhasil mendorong pendekatan baru dalam penyelesaian krisis Myanmar yang lebih pragmatis tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan, serta memperkuat kerja sama ketahanan pangan regional—sebuah inisiatif yang selaras dengan program prioritas dalam negeri Indonesia.

Puncak Diplomasi: Menggebrak Sidang Majelis Umum PBB

Momentum terbesar diplomasi Indonesia terjadi pada September di Sidang Majelis Umum PBB (UNGA) ke-80 di New York. Ini merupakan pidato perdana Presiden Prabowo di podium PBB, yang dinanti banyak pihak.

Dalam pidatonya yang berapi-api Presiden Prabowo menyampaikan tiga poin krusial:

1. Dukungan Mutlak untuk Palestina
Indonesia secara tegas mendesak PBB untuk segera mengimplementasikan resolusi kemerdekaan Palestina dan reformasi Dewan Keamanan yang dinilai lumpuh oleh hak veto.

2. Krisis Iklim dan Giant Sea Wall:
Prabowo mengangkat isu kenaikan muka air laut yang mengancam negara kepulauan. Ia memaparkan proyek Giant Sea Wall di Pantura Jawa bukan hanya sebagai infrastruktur nasional, tapi sebagai studi kasus adaptasi iklim global yang membutuhkan kolaborasi pendanaan internasional.

3. Reformasi Institusi Global:
Menyerukan tata kelola dunia yang lebih adil bagi negara berkembang.

Di sela-sela sidang, Menlu Sugiono menggalang dukungan lintas negara untuk Deklarasi Perlindungan Personel Kemanusiaan, sebuah inisiatif Indonesia untuk melindungi relawan di zona perang, merespons tingginya korban jiwa relawan di Gaza dan konflik lainnya.

Akhir Tahun: Mengunci Kerja Sama Ekonomi di BRICS, APEC, dan G20

Memasuki kuartal akhir 2025, fokus diplomasi beralih ke sektor ekonomi dan investasi strategis.

Di KTT BRICS di Brasil, kehadiran Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain kunci di antara negara-negara ekonomi berkembang. Indonesia mendorong penggunaan mata uang lokal (local currency settlement) dalam perdagangan antaranggota untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan memperkuat stabilitas moneter negara berkembang.

Perjalanan berlanjut ke KTT APEC di Gyeongju, Korea Selatan. Di sini, diplomasi ekonomi Indonesia berfokus pada hilirisasi industri. Presiden Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi adalah hak segala bangsa untuk mencapai kemajuan ekonomi, dan menolak segala bentuk proteksionisme perdagangan yang menghambat negara berkembang untuk mengolah sumber daya alamnya sendiri.

Tahun diplomasi ditutup dengan KTT G20 di Afrika Selatan pada  November. Indonesia membawa pesan "Keadilan Pangan dan Energi". Mengambil inspirasi dari program Makan Bergizi Gratis di dalam negeri, delegasi Indonesia mengajak negara-negara G20 untuk membentuk aliansi global melawan kelaparan dan kemiskinan ekstrem, menempatkan isu kesejahteraan rakyat kecil di jantung kebijakan ekonomi makro global.

Membangun Fondasi 2026

Menutup tahun 2025, duet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai berhasil meletakkan fondasi diplomasi yang berkarakter: tegas dalam prinsip kedaulatan, namun luwes dalam kerja sama ekonomi.

"Indonesia di tahun 2025 telah menunjukkan bahwa kita adalah 'bridge builder'—pembangun jembatan perdamaian, sekaligus petarung untuk keadilan ekonomi global," pungkas Menlu Sugiono.