Pemkab Buol Percepat Pendataan Rumah Rusak Akibat Gempa

Buol: Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng) memastikan proses pendataan rumah rusak akibat gempa bumi magnitudo 5,4 berjalan optimal. Wakil Bupati Buol Moh Nasir Dj Daimaroto mengatakan pentingnya sinergi antar-pemerintah agar proses pemulihan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.

"Tentunya pemerintah daerah berkomitmen agar masyarakat terdampak memperoleh haknya, sehingga pendataan harus dilakukan secara akurat dan objektif agar tidak ada warga yang terlewat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan," kata dia Nasir, dilansir dari Antara, Rabu, 15 Juli 2026

Nantinya percepatan pendataan dan verifikasi kerusakan rumah warga yakni kategori rusak ringan, sedang, serta berat sebagai dasar pengusulan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah.
 

"Jadi dari BPBD Sulteng juga akan memberikan pendampingan selama proses pemulihan, termasuk memfasilitasi penyediaan tenda darurat dan hunian sementara bagi warga terdampak," ucapnya.

Saat ini tim gabungan bersama instansi terkait lainnya sedang melakukan asesmen dan verifikasi kerusakan di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga terdampak terdata secara menyeluruh dan memperoleh penanganan sesuai ketentuan.

"Harapannya proses penanganan darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi pasca-gempa dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan memberikan kepastian bagi masyarakat untuk segera kembali menjalankan aktivitas secara aman dan normal," harap dia.


Bangunan rusak karena guncangan gempa bumi bermagnitudo 5,4 di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Minggu, 12 Juli 2026. ANTARA/HO-BPBD Kabupaten Buol

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan bantuan darurat kepada Pemerintah Kabupaten Buol untuk warga terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut berupa 30 selimut, 30 kasur, 15 tenda keluarga, dan satu tenda pengungsi.

Berdasarkan data sementara, sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan akibat gempa bumi, di antaranya kantor mal pelayanan publik, sebagian ruang perawatan pasien di RSUD Buol, kantor inspektorat, rumah warga di Kelurahan Kali, maupun tempat usaha lainnya.