Airlangga: 74 Juta Warga di Bawah 17 Tahun Belum Punya Rekening Bank

Jakarta: Pemerintah mendorong pemerataan kepemilikan rekening perbankan bagi masyarakat Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut sekitar 74 juta penduduk berusia di bawah 17 tahun belum memiliki rekening.

Pemerintah tengah mendorong pembukaan rekening agar akses terhadap layanan keuangan semakin merata. Airlangga memperkirakan kebutuhan dana mencapai sekitar Rp3,8 triliun jika pemerintah memberikan dana Rp50 ribu untuk setiap akun.

"Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, dengan data dari Dukcapil dan data yang dipadupadankan, ini kelihatan dari penduduk yang berusia 17 tahun dan belum mempunyai rekening itu sekitar 74 juta," kata Airlangga dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di Jakarta, Kamis, 24 September 2026.

Airlangga mengatakan inisiatif pemerataan kepemilikan rekening akan kembali dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin mendorong masyarakat yang telah memiliki rekening agar aktif memanfaatkannya untuk transaksi.

"Nanti dari Komisi XI juga bisa mendorong. Karena Bapak Presiden minta mereka yang berusia 17 tahun, selain mendapatkan KTP, tetapi juga mempunyai rekening melalui BRI maupun BSI, terutama teman-teman yang di Aceh itu menggunakan BSI," kata Airlangga.
 

 

Digital ID dukung inklusi keuangan

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah memperkuat infrastruktur teknologi informasi di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Penguatan tersebut diarahkan untuk mendukung digitalisasi di daerah serta sektor keuangan.

Salah satu pemanfaatannya ialah identitas digital untuk proses know your customer (KYC) di perbankan. Dengan teknologi tersebut, proses identifikasi nasabah dapat dilakukan secara digital tanpa mengandalkan proses manual seperti penggunaan fotokopi KTP.

Dukcapil juga mengembangkan teknologi pengenalan wajah (face recognition) berbasis biometrik untuk melakukan identifikasi secara cepat. Teknologi tersebut juga dimanfaatkan untuk mendukung layanan pemerintahan berbasis digital.

"Sehingga digital identity dari e-KTP Dukcapil sangat bermanfaat dalam rangka untuk pengembangan financial digitalization, digitalisasi bidang keuangan," kata Tito.

(Ilustrasi. Foto: dok Cermati)

 

Validasi penerima bansos

Tito mengatakan tahap awal pemanfaatan teknologi tersebut diarahkan untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial. Melalui teknologi pengenalan wajah, identitas masyarakat dapat diverifikasi dalam waktu singkat saat petugas melakukan pendataan di daerah.

Data kependudukan tersebut juga dapat dikombinasikan dengan data ATR/BPN untuk mengetahui kepemilikan tanah serta data kepolisian terkait kepemilikan kendaraan.

Integrasi data tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh informasi lebih lengkap mengenai kondisi penerima bantuan. Data kemudian dapat digunakan untuk menentukan kelayakan penerima berdasarkan kelompok desil kesejahteraan. Tito mengatakan sistem berbasis digital ID tersebut telah diuji coba di Banyuwangi.

Menurut hasil uji coba yang disampaikan Tito, hampir 70 persen penerima bantuan dinilai tidak tepat sasaran. Sementara itu, hampir 50 persen masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan belum memperoleh bantuan.

Tito mengatakan pemerintah kemudian memperluas pengembangan sistem tersebut ke 43 daerah percontohan lainnya. "Kita sudah kembangkan ke 43 daerah percontohan lainnya dan target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten/kota yang kita akan melakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian/lembaga," jelas Tito.

Menurut dia, digitalisasi identitas juga semakin penting seiring perkembangan layanan perbankan dan perdagangan daring. Berbagai layanan digital mulai menggunakan identitas digital sebagai bagian dari proses verifikasi pengguna.