Korsel akan Revisi Peraturan untuk Dukung Ekspansi ke Luar Negeri

Korsel: Regulator keuangan utama Korea Selatan (Korsel) mengumumkan revisi peraturan untuk mendukung ekspansi luar negeri perusahaan keuangan Korsel akan diumumkan pada Juli 2023.

Komisi Jasa Keuangan Korsel telah mengumumkan perubahan peraturan akan dilakukan berdasarkan diskusi ekstensif yang diadakan selama serangkaian konferensi dan seminar dengan orang dalam dari industri keuangan lokal sejak Maret.

"Selama perjalanan bisnis saya ke Uzbekistan dan Kyrgyzstan pada Mei, saya menyaksikan upaya gigih perusahaan keuangan kami untuk mengatasi tantangan signifikan di pasar lokal. Itu membuat saya percaya pada potensi perusahaan Korea dan daya saing global," kata Wakil Ketua FSC Kim So-young, dikutip dari Korea Herald, Selasa, 20 Juni 2023.

Kim juga memberikan penjelasan tentang bidang-bidang perbaikan regulasi akan dilakukan selama konferensi. Kim menekankan peraturan terkait pendirian anak perusahaan di luar negeri oleh perusahaan keuangan akan dilonggarkan secara signifikan. Serta menambahkan upaya juga akan dilakukan untuk memastikan anak perusahaan di luar negeri dapat mengakses pendanaan dari perusahaan induknya tanpa kesulitan.

Selanjutnya, akan ada kajian komprehensif terhadap peraturan dalam negeri yang menimbulkan tantangan ketika diterapkan di pasar luar negeri. Persyaratan pelaporan dan pengungkapan di Korsel juga akan mengalami revisi yang bertujuan untuk menghilangkan redundansi.

Perwakilan dari berbagai kelompok keuangan termasuk Federasi Bank Korea, Asosiasi Investasi Keuangan Korea, Asosiasi Asuransi Jiwa Korea, Asosiasi Pembiayaan Kredit dan Asosiasi Industri Fintech Korea mempresentasikan hasil ekspansi global dan rencana masa depan mereka.

Setelah presentasi ini, perwakilan ini menyatakan keprihatinan bersama tentang menghadapi kesulitan dalam melakukan jenis bisnis tertentu karena undang-undang yang membatasi, meskipun mengakui potensi yang signifikan di pasar luar negeri.

Mereka terutama menunjuk pada kebutuhan untuk melonggarkan peraturan pendanaan, termasuk untuk memperluas batas kredit dan merampingkan proses pinjaman untuk ekspansi ke luar negeri. Selain itu, lembaga keuangan Korsel  juga mengaku mengalami kendala dalam berkomunikasi dengan otoritas keuangan lokal di negara lain.