Pengurus Golkar Beberkan Prasyarat Menggelar Munaslub

Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menegaskan tak mudah menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Isu Munaslub berkembang karena ada kelompok yang tak puas dengan kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Munaslub itu tentu tidak bulat begitu saja dilakukan, ada prasyarat yang ditempuh," kata Mekeng saat dihubungi, Rabu, 26 Juli 2023.

Mekeng menuturkan Munaslub bisa digelar bila terjadi pelanggaran siginifikan yang dilakukan ketua umum. Misalnya, ketua umum ditetapkan sebagai tersangka suatu kasus.

"Biasanya pelanggaran itu adalah masalah hukum yang sudah berstatus katakanlah tersangka, itu sudah ditahan, nah itu mungkin alasannya tepat," ucap Mekeng.

Kemudian, Munaslub bisa terlaksana apabila diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat 1 Partai Golkar. Minimal 2/3 DPD tingkat 1 yang mengajukan dari total 38 provinsi.

"Ya 2/3 kali 38 (DPD) 76, dibagi 3, berapa itu 25, ya 25 minimum 26 (DPD) lah," ujar Mekeng.

Ia juga menekankan bahwa Munaslub tidak bisa diusulkan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. DPP hanya bertugas sebagai pelaksana.

"(DPP) enggak bisa, DPP kan suaranya cuma 1. Dia harus 2/3 (DPD). Pelaksana dari pada Munas adalah DPP. DPP membentuk panitia Munas, nanti panitia yang penyelenggara yang melaksanakan," kata Mekeng.

Menurut Mekeng, kelompok yang menyuarakan Munaslub belum mengkhawatirkan. Ia meyakini DPD tingkat 1 Partai Golkar belum menganggap pentingnya Munaslub untuk mengganti Airlangga dari kursi ketua umum.

"Jadi kalau orang yang teriak-teriak itu hanya sebagai lonceng untuk membunyikan, tapi kalau yang DPD 1 menganggap bahwa itu belum terlalu penting ya (Munaslub) enggak terjadi juga," jelas Mekeng.

Sebelumnya, Eksponen Partai Golkar berkukuh Munaslub harus tetap berjalan. Kegiatan yang salah satu agendanya mengganti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto itu rencananya digelar pada Juli 2023.

"Munaslub itu sudah menjadi keputusan kami harus dilaksanakan," ujar salah satu eksponen sekaligus politikus Partai Golkar, Lawrence TP Siburian, saat dihubungi, Selasa, 25 Juli 2023.