Ilustrasi. FOTO: dok MI
Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya menekankan pentingnya kesadaran masyarakat yang punya kendaraan untuk melakukan uji emisi. Hal itu disampaikan Menteri LHK seusai rapat terbatas soal kualitas udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang memburuk belakangan ini.
Rapat dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. "Uji emisi ini merupakan cara yang memaksa pemilik kendaraan untuk melakukan inspeksi dan perawatan terhadap kendaraannya sendiri," ujar Siti, dikutip Selasa, 15 Agustus 2023.
Siti menyebut kesadaran uji emisi masyarakat perkotaan yakni DKI Jakarta, masih rendah sekitar 3-10 persen. Uji emisi merupakan salah satu langkah jangka pendek yang diminta Presiden guna intervensi terhadap buruknya kualitas udara.
"Semua kementerian/lembaga dan pemda wajib untuk memberlakukan kewajiban uji emisi bagi semua kendaraan bermotor yang masuk fasilitas perkantoran kementerian/lembaga dan pemda," papar Siti.
DKI Jakarta akan razia uji emisi
Siti menambahkan, DKI Jakarta, akan dilakukan razia uji emisi sebagaimana diusulkan oleh Pelaksana Tugas Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Nantinya, ujar Siti, kepatuhan uji emisi juga akan dijadikan syarat memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pajak kendaraan.
"Tadi Pak Gubernur juga sudah menyampaikan akan segera melakukan pelaksanaan razia uji emisi untuk kepatuhan uji emisi kendaraan bermotor. Jadi kalau kita mulai dari DKI dulu saja ya atau Jabodetabek, nanti kalau sudah baik semua (wilayah) akan dilakukan (uji emisi)," tutur Siti.
Pemerintah, sambung Siti, tengah mempertimbangkan penerapan Pajak Pencemaran Lingkungan. Hal itu, menurutnya, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan KLHK, ujar Siti, sudah menyelesaikan formula untuk penerapan pajak lingkungan. Namun regulasi baru, ujar dia, perlu sosialisasi dan uji publik karena menyangkut pajak.
"Agak lumayan juga soalnya angkanya. Kemudian memang kalau kita lihat terhadap kendaraan-kendaraan baru itu sudah ada aturan bahwa harus memenuhi standar Euro," tutur Siti.