Pemerintah Dorong Standardisasi Nasional Tingkatkan Daya Saing

Jakarta: Guna menjaga pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional 5,3 persen di akhir 2023, pemerintah menyiapkan berbagai langkah kebijakan. Wujud upaya itu di antaranya dengan menjaga permintaan domestik yang tentunya dipacu melalui konsumsi rumah tangga dan investasi, sambil menjaga ketahanan eksternal melalui ekspor produk bernilai tambah.

"Keberadaan produk dengan standar yang baik akan meningkatkan kepercayaan konsumen, yang pada gilirannya mendorong peningkatan belanja dan memberikan dampak positif bagi perekonomian," ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis, 15 Juni 2023.

Selain itu, standardisasi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melindungi pasar domestik. Negara-negara maju umumnya lebih memilih standardisasi dibandingkan dengan perizinan dalam rangka melindungi pasar dalam negerinya dari serbuan produk impor.

Standardisasi merupakan bagian dari ekosistem besar infrastruktur mutu nasional, yang didalamnya juga mencakup metrologi dan akreditasi. Selain penanganan terhadap kompleksitasnya, ekosistem besar tersebut perlu dipandang sebagai sebuah peluang dalam rangka menggerakkan perekonomian.

Saat ini telah tercatat ada 2.998 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang melakukan standarisasi, mulai dari pengujian, inspeksi, sampai dengan sertifikasi. Kegiatan tersebut saat ini sebagian besar telah dapat dilaksanakan oleh pihak swasta.

Ini merupakan langkah yang baik dan perlu terus dikembangkan agar dapat berdampak positif bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

"Pemerintah terus mendorong standarisasi dengan memberikan kemudahan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memperoleh sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui skema SNI Bina-UMK,” tutup Airlangga.